Bahas Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah hingga Ambang Batas Parlemen ! Panja Komisi II DPR RI Serap Aspirasi di Bali

Gubernur Bali Wayan Koster bersama Ketua Tim Kunjungan Kerja Panja Komisi II DPR RI Aria Bima, kalangan akademisi, serta pimpinan KPU dan Bawaslu Provinsi Bali saat pertemuan pembahasan penyempurnaan RUU Pemilu di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, Jumat (20/11/2026). (Foto: Dok. Humas Pemprov Bali / kabarbali.id)

DENPASAR, KABARBALI.ID – Gubernur Bali Wayan Koster menerima kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR RI di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, Jumat (20/11/2026).

Pertemuan tersebut digelar untuk menghimpun aspirasi dari pemerintah daerah, kalangan akademisi, serta penyelenggara dan pengawas pemilu di Bali sebagai bahan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilu.

Dalam arahannya, Gubernur Koster menekankan bahwa penyempurnaan regulasi pemilu harus berorientasi pada penguatan kedaulatan rakyat dan peningkatan kualitas demokrasi. Menurutnya, pemilu bukan sekadar mekanisme prosedural pergantian kepemimpinan atau pengisian jabatan politik, melainkan instrumen vital memastikan aspirasi rakyat terwakili dalam pemerintahan.

Ia pun mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem pemilu berdasarkan pengalaman penyelenggaraan sebelumnya agar menghasilkan pemerintahan yang efektif, stabil, dan berpihak pada masyarakat. Selain itu, penyusunan regulasi dinilai wajib memperhatikan kondisi daerah, keberagaman masyarakat, serta dinamika demokrasi lokal.

Melalui pembaruan regulasi tersebut, Gubernur Koster berharap kepercayaan publik terhadap demokrasi semakin kokoh sekaligus menjamin pemilu yang jujur, adil, transparan, dan berintegritas.

Panja Komisi II DPR RI Soroti Pemisahan Pemilu hingga Penegakan Hukum

Ketua Tim Kunjungan Kerja Panja Komisi II DPR RI sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menjelaskan bahwa penjaringan aspirasi ini merupakan bagian krusial dalam pembahasan revisi UU Pemilu di parlemen. Ia menegaskan pembenahan regulasi tidak boleh sekadar formalitas, melainkan harus menjawab persoalan mendasar serta memberi kepastian hukum.

Sejumlah isu strategis yang dicermati Panja meliputi:

  • Penataan Pemilu Nasional dan Daerah: Sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK), mencakup pengaturan tahapan, beban kerja penyelenggara, serta dampaknya terhadap efektivitas pemerintahan.

  • Pencalonan Presiden dan Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold): Dikaji dengan mempertimbangkan putusan MK, prinsip kesetaraan kompetisi politik, dan pembangunan sistem kepartaian yang efektif.

  • Penguatan Penegakan Hukum Pemilu: Mencakup efektivitas penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa pemilu yang akuntabel.

Rekomendasi Akademisi Bali, KPU, dan Bawaslu

Forum serap aspirasi ini turut menghadirkan masukan komprehensif dari tiga perguruan tinggi ternama di Bali serta jajaran penyelenggara pemilu:

  • Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas): Merekomendasikan penyesuaian ambang batas pencalonan presiden sesuai putusan MK, pemisahan pemilu nasional dan daerah, evaluasi ambang batas parlemen, peningkatan partisipasi publik, serta pembenahan sistem keadilan pemilu.

  • Universitas Udayana (Unud): Menekankan perlunya evaluasi pemilu serentak, sistem representasi, ketentuan ambang batas, dan mekanisme pemilihan agar sejalan dengan kepercayaan publik serta efektivitas pemerintahan.

  • Universitas Warmadewa (Unwar): Menyoroti pentingnya menjaga integritas dan netralitas penyelenggara melalui perbaikan mekanisme rekrutmen serta penguatan profesionalisme KPU dan Bawaslu.

  • KPU Provinsi Bali: Mengusulkan evaluasi teknis tahapan pemungutan dan penghitungan suara guna meminimalkan sengketa hasil, penataan jadwal pileg, pilpres, dan pilkada, serta dorongan kampanye yang ramah lingkungan dan selaras dengan budaya lokal.

  • Bawaslu Provinsi Bali: Menyoroti tantangan akses data pemilih, penguatan koordinasi antarlembaga, serta kepastian mekanisme penanganan dugaan pelanggaran guna mengoptimalkan fungsi pengawasan.

Seluruh rekomendasi dari Pemerintah Provinsi Bali, akademisi, KPU, dan Bawaslu tersebut selanjutnya akan dirangkum Panja Komisi II DPR RI sebagai bahan pertimbangan utama dalam penyusunan RUU Pemilu di tingkat nasional. (Kab/Red).

kabar Lainnya