

BANGLI, KABARBALI.ID – Kerusakan pada sejumlah ruas jalan provinsi di Kabupaten Bangli menuai keluhan luas dari masyarakat melalui media sosial.
Kondisi infrastruktur tersebut turut menjadi perhatian serius kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangli karena dinilai berpotensi menghambat mobilitas warga sekaligus mengancam citra pariwisata daerah.
Sekretaris Komisi III DPRD Bangli, I Made Sudiasa, menegaskan bahwa kerusakan jalan berdampak langsung terhadap berbagai sendi kehidupan masyarakat, mulai dari sektor ekonomi, aktivitas sosial, keselamatan pengguna jalan, hingga kenyamanan wisatawan yang berkunjung ke Bangli.
Menyikapi keluhan tersebut, politisi Partai Demokrat ini mengungkapkan bahwa Komisi III DPRD Bangli telah melakukan konsultasi langsung dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Bali. Dalam pertemuan tersebut, perbaikan ruas-ruas jalan provinsi di Bangli yang belum tertangani pada tahun ini dijanjikan menjadi skala prioritas penanganan pada tahun 2027.
“Kami di Komisi III DPRD Bangli sudah konsultasi dengan Dinas PU Provinsi Bali. Dalam konsultasi tersebut kami mendorong agar dalam anggaran induk 2027 bisa tertangani,” ujar Made Sudiasa.
Menurut Sudiasa, kerusakan jalan kewenangan provinsi tersebar di sejumlah titik strategis, antara lain di wilayah Bayung Gede (Kecamatan Kintamani), jalur Kayuambua, ruas jalan Kintamani–Singaraja, serta beberapa titik lainnya.
Ia mengingatkan bahwa sebagian besar jalur tersebut merupakan akses utama menuju destinasi wisata unggulan di kawasan Kintamani. Mengingat sektor pariwisata merupakan tulang punggung sekaligus penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangli, perbaikan akses jalan dinilai mendesak untuk segera direalisasikan.
“Rusaknya infrastruktur jalan berdampak langsung pada penurunan citra, kenyamanan serta tingkat kunjungan wisatawan ke destinasi wisata,” ungkap tokoh masyarakat asal Desa Undisan, Kecamatan Tembuku, Bangli ini.
Lebih lanjut, Sudiasa memastikan DPRD Bangli akan terus mengawal realisasi perbaikan jalan provinsi tersebut serta mengintensifkan komunikasi antara Pemkab Bangli dan Pemerintah Provinsi Bali.
Ia pun memahami bahwa luasnya cakupan ruas jalan provinsi serta keterbatasan sumber daya manusia (SDM) kerap membuat tidak semua titik kerusakan terpantau secara cepat di lapangan. Oleh karena itu, sinergi pelaporan antarinstansi sangat dibutuhkan.
“Di sinilah dituntut perlunya koordinasi antara OPD terkait dengan DPRD Bangli agar kerusakan jalan bisa segera dilaporkan sehingga bisa segera ditangani,” pungkasnya. (Sam-Kab).