TPAKD Kabupaten Badung Sabet Penghargaan Program Dukungan UMKM Terbaik Tahun 2026 dari OJK Bali

TPAKD Kabupaten Badung meraih penghargaan Program Dukungan UMKM Terbaik Tahun 2026 di Kantor Gubernur Bali, Senin (16/11). foto dok Prokompim Badung/ kabarbali.id

DENPASAR, KABARBALI.ID – Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Badung menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih penghargaan sebagai Program Dukungan UMKM Terbaik Tahun 2026 dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali.

Penghargaan bergengsi tersebut diserahkan usai pembukaan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) TPAKD se-Provinsi Bali di Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin (16/11/2026).

Penghargaan diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, didampingi oleh Kepala OJK Provinsi Bali, Parjiman. Sementara itu, pihak Pemerintah Kabupaten Badung diwakili dan diterima langsung oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Badung, I Made Agus Aryawan.

Kinerja Ekonomi dan Capaian Literasi Keuangan Bali

Dalam sambutannya, Kepala OJK Bali Parjiman memaparkan bahwa perekonomian Bali hingga triwulan III 2026 menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan mencapai 5,82 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 4,47 persen. Pertumbuhan tersebut dinilai perlu terus ditopang oleh sektor jasa keuangan yang sehat agar mampu menghubungkan potensi ekonomi daerah dengan sumber pembiayaan produktif.

Berdasarkan Survei Nasional Inklusi dan Literasi Keuangan Tahun 2026, tingkat literasi keuangan masyarakat Bali mencatatkan angka 78,77 persen (melampaui angka nasional 69,57 persen). Sedangkan tingkat inklusi keuangan di Bali mencapai 96,24 persen (di atas angka nasional 93,53 persen). Capaian gemilang ini menempatkan Provinsi Bali pada peringkat III nasional dalam literasi keuangan dan peringkat VI nasional untuk inklusi keuangan.

Empat Arahan Strategis Wagub Giri Prasta untuk TPAKD

Sementara itu, mewakili Gubernur Bali, Wagub I Nyoman Giri Prasta menegaskan bahwa akses keuangan merupakan instrumen krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui layanan keuangan formal. Perluasan akses ini harus difokuskan pada sektor-sektor potensial daerah seperti UMKM, pertanian, perikanan, industri kerajinan, perdagangan, hingga pariwisata.

Dalam arahannya, Giri Prasta menekankan empat poin penting yang wajib menjadi perhatian seluruh TPAKD:

  1. Melakukan evaluasi program TPAKD Tahun 2026 secara objektif dan menyeluruh.

  2. Memastikan evaluasi mampu mengukur manfaat serta dampak langsung kepada masyarakat, khususnya dalam mendukung pengembangan UMKM dan kegiatan ekonomi produktif.

  3. Mendorong akses keuangan yang produktif dan tepat sasaran.

  4. Menyiapkan program TPAKD Tahun 2027 yang lebih terarah, terukur, serta memprioritaskan perluasan inklusi keuangan dan peningkatan literasi masyarakat.  (Eka-Kab).

kabar Lainnya