

BADUNG, KABARBALI.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menegaskan komitmennya untuk mengawal dan mendorong pemerintah daerah menuntaskan pembangunan infrastruktur demi menopang keberlangsungan sektor pariwisata.
Penegasan tersebut mengemuka dalam momentum peringatan sekaligus refleksi Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 Kota Mangupura yang digelar di Gedung DPRD Badung, Selasa (17/11/2026).
Ketua DPRD Badung, I Gusti Anom Gumanti, mengungkapkan bahwa penyelesaian aksesibilitas jalan di seluruh wilayah Kabupaten Badung menjadi prioritas utama yang harus dirampungkan sebelum menggarap penataan wajah atau ikon pusat pemerintahan di Kota Mangupura.
“Kami di dewan sudah sering rapat koordinasi tentang itu, cuman barangkali masih terfokus pada penataan infrastruktur. Tapi yakinlah, nanti ketika infrastruktur ini sudah terbangun, aksesibilitas jalan ini sudah baik di Badung, kami akan mengarah ke Kota Mangupura,” ujar Anom Gumanti saat ditemui di Gedung DPRD Badung, Selasa (17/11/2026).
Politikus PDI Perjuangan asal Kuta tersebut secara terbuka mengakui bahwa hingga memasuki usia ke-17 tahun, wujud maupun wajah identitas Kota Mangupura memang belum terbentuk secara utuh. Oleh karena itu, pihak legislatif meminta waktu untuk mematangkan konsep desain tata kota sekaligus memetakan area lahan strategis yang layak dijadikan ikon ibu kota kabupaten.
“Kami sadar bahwa kami belum punya muka untuk kota ini, tapi beri kami waktu, beri kami kesempatan untuk satu, mendesain dulu. Kemudian yang kedua, nggak mudah juga menciptakan muka, jadi kita harus mempersiapkan juga daerah-daerah mana yang akan kita pakai muka,” jelasnya.
Lebih lanjut, Gumanti menekankan bahwa penataan kawasan kota tidak bisa dilakukan secara terburu-buru karena bersinggungan langsung dengan status kepemilikan lahan masyarakat. Setiap rencana pembebasan lahan maupun skema ganti untung wajib diperhitungkan secara cermat sebelum pengerjaan fisik dimulai.
Ia pun berharap momentum HUT ke-17 perpindahan ibu kota dari Denpasar ke Mangupura—yang diperingati melalui rapat paripurna sesuai amanat PP Nomor 67 Tahun 2009 serta Tata Tertib DPRD Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 92 ayat 2—semakin memperkuat sinergi legislatif dan eksekutif dalam menjalankan tiga fungsi utama: pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
Di sisi lain, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa memaparkan sejumlah capaian kinerja makro daerah yang menunjukkan tren positif signifikan. Pada semester pertama tahun 2026, pertumbuhan ekonomi makro Kabupaten Badung tercatat melesat di kisaran 5,5 hingga 5,9 persen berkat sokongan sektor pariwisata dan kekuatan fiskal yang memadai. Capaian tersebut melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional maupun Provinsi Bali.
Selain pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Badung juga mengalami peningkatan dari 84,12 pada tahun 2025 menjadi 84,74 pada tahun 2026, sehingga kokoh berada dalam kategori sangat tinggi. Peningkatan ini turut berdampak nyata pada penurunan angka kemiskinan serta prevalensi stunting dalam kurun waktu 1,5 tahun terakhir.
Kendati indikator kuantitatif menunjukkan rapor hijau, mantan Sekda Badung ini menegaskan bahwa jajaran birokrasi tidak boleh berpuas diri. Pemerintah daerah akan terus mengejar peningkatan kualitas pembangunan, menjaga stabilitas inflasi daerah, serta memperkuat ekosistem pariwisata berkelanjutan melalui pembenahan infrastruktur secara menyeluruh.
“Kalau saya melihat secara kuantitatif, capaian ini kan sudah meningkat kan, tetapi kan kita tidak bicara kuantitatif, tentu kita bicara juga secara kualitas ke depannya,” pungkas Adi Arnawa. (Eka/Kab).