Redaksi
Rabu, 11 November 2026 14:11 WITA
.
3 menit membaca
BADUNG, KABARBALI.ID – Komisi I DPRD Kabupaten Badung menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra guna memperkuat sinergi dan mengevaluasi efektivitas kinerja pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, Rabu (11/11/2026).
Pertemuan strategis yang berlangsung di Gedung DPRD Badung ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi I DPRD Badung, I Gusti Lanang Umbara.
Raker tersebut menjadi ruang koordinasi intensif untuk mengurai berbagai kendala teknis di lapangan agar pelayanan dasar kepada masyarakat dapat berjalan semakin optimal.
“Pertemuan ini menjadi catatan-catatan bagi kami untuk dicatat dan akan kami kumpulkan menjadi sebuah rekomendasi. Menjadi kesimpulan hasil rapat kepada Pemerintah Kabupaten Badung,” kata Lanang Umbara usai memimpin jalannya rapat.
Salah satu isu krusial yang mendominasi pembahasan dalam raker tersebut adalah persoalan defisit atau kekurangan pegawai di lingkup Pemkab Badung yang berdampak langsung pada operasional instansi pelayanan publik.
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam forum, kebutuhan ideal pegawai di Kabupaten Badung mencapai 22.000 orang, sementara jumlah aparatur yang ada saat ini baru menyentuh angka 16.000 orang.
“Jadi kita masih kekurangan 6 ribu tenaga kerja untuk Kabupaten Badung di semua lini sampai guru, staf administrasi di sekolah-sekolah, begitu juga di pelayanan kesehatan dari puskesmas sampai rumah sakit, begitupun juga di Satpol PP, pemadam kebakaran,” ungkap Umbara.
Menyikapi kondisi tersebut, pihak legislatif mendesak Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk proaktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Dewan berharap ada diskresi atau kebijakan khusus dari pusat yang memberikan kewenangan lebih kepada daerah dalam pengangkatan pegawai sesuai regulasi.
Bahkan, Komisi I menyatakan kesiapannya untuk turut mendampingi eksekutif melakukan audiensi langsung ke pusat demi memperjuangkan pemenuhan formasi Sumber Daya Manusia (SDM) di Badung.
“Kalaupun nanti memang pusat misalnya tidak bisa memberikan tunjangan atau gaji, kalau memang diberikan kewenangan itu ke Pemerintah Kabupaten Badung, kita pun sebenarnya siap,” tegas politisi asal Pelaga, Kecamatan Petang tersebut.
Selain aspek kepegawaian, rapat turut menyoroti kendala sarana dan prasarana penunjang operasional di lapangan, salah satunya kondisi kendaraan dinas Satpol PP Badung yang mengalami kerusakan. Pengajuan pengadaan armada baru sebenarnya telah diusulkan sejak tahun 2023, namun belum juga terealisasi akibat kendala skala prioritas anggaran.
Melalui raker ini, Komisi I menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi lintas perangkat daerah agar setiap rekomendasi maupun hambatan teknis dapat segera ditindaklanjuti demi kepentingan masyarakat luas.
Rapat kerja tersebut dihadiri langsung oleh sejumlah pimpinan dan pejabat tinggi pratama OPD mitra Pemkab Badung, di antaranya Kepala DPMPTSP I Made Surya Dharma, Kepala Satpol PP I Gusti Agung Ketut Suryanegara, Sekretaris Dinas Dukcapil Putu Suryawati, serta Kepala BKPSDM I Wayan Putra Yadnya.
Hadir pula jajaran Badan Kesbangpol Badung, yakni Kabid Ideologi dan Wawasan Kebangsaan I Nyoman Trisna Aditia Warman serta Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik I Made Jaya. (Eka-Kab).
