BADUNG, KABARBALI.ID – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menggelar rapat kerja strategis bersama jajaran direksi Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana Kabupaten Badung. Pertemuan yang mengagendakan evaluasi program kerja ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Badung I Made Ponda Wirawan, bertempat di Ruang Gosana II Lantai 2 Gedung DPRD Badung, pada Kamis (5/11/2026).

Rapat tersebut turut dihadiri oleh para anggota Komisi III DPRD Badung, di antaranya I Made Retha, I Nyoman Satria, I Wayan Sandra, I Gusti Ngurah Shaskara, I Made Sumerta, dan I Gede Aryantha.

Dalam forum evaluasi tersebut, Komisi III secara tegas menyoroti pentingnya prinsip transparansi dan akuntabilitas dari jajaran Direksi Perumda dalam mengelola perusahaan daerah. Sorotan tajam dialamatkan pada kondisi kesehatan keuangan, kinerja pengelolaan pasar, penataan kepegawaian, hingga kepastian pencapaian target keuntungan perusahaan.

Dewan juga mendesak kejelasan terkait sejumlah agenda krusial, mulai dari perkembangan kerja sama (MoU) dengan Food Station Jakarta, proyeksi kebutuhan anggaran penyehatan perusahaan tahun 2027, rincian penggunaan anggaran master plan digitalisasi pasar sekitar Rp100 juta, hingga kesesuaian serapan anggaran dengan target dalam Rencana Bisnis Perusahaan (RBP).

Soroti Kondisi Pasar Kuta dan Usul Pengelolaan Desa Adat

Aspek operasional pasar tradisional tak luput dari perhatian para legislator Gumi Keris. Komisi III meminta penjelasan terbuka mengenai unit-unit pasar yang mencatatkan keuntungan maupun yang mengalami kerugian, disertai langkah mitigasi penanganannya.

Salah satu fokus utama yang mendapat perhatian khusus adalah kondisi Pasar Kuta. Dewan menilai kondisi fisik pasar yang masih mengalami kebocoran, becek, serta lingkungan yang kurang tertata rapi sangat memprihatinkan, mengingat lokasi tersebut berada di jantung kawasan pariwisata internasional. Pembenahan infrastruktur dan kebersihan dinilai mendesak untuk segera direalisasikan.

Bahkan, terkait pengelolaan unit pasar yang terus menerus merugi seperti Pasar Tenten, Komisi III mengusulkan agar manajemen mempertimbangkan opsi pelimpahan kewenangan pengelolaan kepada desa adat setempat agar lebih optimal.

Evaluasi Kepegawaian dan Optimalisasi PAD

Dalam bidang tata kelola sumber daya manusia, DPRD menyoroti kesesuaian sistem penggajian pegawai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) serta pembatasan jumlah karyawan maksimal sebanyak 150 orang merujuk pada temuan dan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Evaluasi berkala terhadap kinerja dan produktivitas pegawai dipandang mutlak dilakukan.

Selain itu, Komisi III meminta keterbukaan penuh atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tahun anggaran sebelumnya, kejelasan progres penagihan piutang, rasio keseimbangan antara utang dan biaya pemeliharaan pasar, serta realisasi nyata target perolehan laba.

Melalui raker ini, DPRD Kabupaten Badung menegaskan komitmennya untuk mengawal agar Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana dikelola secara profesional, transparan, serta berorientasi pada peningkatan profitabilitas. Direksi diharapkan mampu menunjukkan langkah taktis dan konkret untuk menyehatkan perusahaan sehingga kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin optimal bagi kesejahteraan masyarakat Badung. (Eka-Kab).