Redaksi
Jumat, 13 November 2026 07:35 WITA
.
3 menit membaca
DENPASAR, KABARBALI.ID – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra mendorong seluruh pejabat pengadaan barang dan jasa (PBJ) pemerintah untuk terus memperkuat kompetensi, profesionalisme, serta integritas moral guna mewujudkan sistem pengadaan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Penegasan tersebut disampaikan dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Bali, Luh Ayu Aryani, saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Seminar Nasional Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia (IFPI) di Ballroom Grand Santhi Hotel, Denpasar, pada Kamis (12/11/2026).
Dalam arahannya, Sekda Dewa Made Indra menekankan bahwa proses pengadaan barang dan jasa pemerintah kini tidak lagi dapat dipandang sebatas rutinitas administratif untuk memenuhi kebutuhan instansi dan menyerap anggaran semata.
“Publik menuntut proses pengadaan yang semakin efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” demikian petikan sambutan Sekda yang dibacakan Luh Ayu Aryani.
Menghadapi tantangan tersebut, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui penguasaan kompetensi teknis serta kemampuan beradaptasi dengan teknologi digital menjadi syarat mutlak. “Sumber daya manusia adalah unsur penting yang tak dapat dipisahkan dari kemajuan organisasi,” lanjutnya.
Selain kompetensi teknis, Sekda Bali memberikan atensi khusus pada penguatan integritas aparatur. Ia mengingatkan bahwa sektor PBJ merupakan salah satu area yang sangat rawan terhadap praktik korupsi dan penyimpangan, mulai dari tahap perencanaan, pembayaran, hingga proses serah terima barang.
“Peningkatan integritas memegang peranan penting. Karena sebagus apa pun regulasi, kelembagaan, dan sistem informasi yang diterapkan, penyimpangan tetap berpeluang terjadi jika integritas pelaku pengadaan masih rendah,” tegas Sekda.
Pemprov Bali pun menyampaikan apresiasi atas eksistensi IFPI sebagai wadah strategis dalam membina profesionalisme pejabat fungsional pengadaan di Indonesia.
Sementara itu, Ketua Umum IFPI Deby Sandra mengingatkan para anggota agar tidak sekadar memahami aturan, melainkan konsisten mengimplementasikannya di lapangan. Menurutnya, keberhasilan organisasi profesi tidak diukur dari banyaknya seremoni pertemuan, melainkan dari dampak nyatanya terhadap peningkatan kualitas pembangunan.
“Jalankan tugas sesuai aturan agar ada hasil serta kontribusi bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan organisasi dapat diukur dari seberapa besar manfaatnya bagi anggota dan berdampak bagi kemajuan pembangunan,” ujar Deby Sandra.
Senada dengan itu, Dewan Pengawas IFPI Roni Dwi Susanto berharap Rakernas ini mampu merumuskan program kerja yang realistis, aplikatif, serta berdampak langsung dalam meningkatkan mutu layanan pengadaan pemerintah.
Rangkaian Rakernas dan Seminar Nasional IFPI ini dijadwalkan berlangsung selama dua hari. Kegiatan ini turut dirangkaikan dengan pelantikan pengurus Dewan Pengurus Wilayah (DPW) IFPI Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jambi, dan Kalimantan Timur, sekaligus menjadi momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-3 DPW IFPI Bali. (Kab/Red).
