Atasi Kemacetan Badung Selatan, Bupati Adi Arnawa Minta Banggar DPR RI Fasilitasi Pembiayaan Jalan Rp 2,8 Triliun

Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa saat menyampaikan masukan pembiayaan infrastruktur kepada Ketua Tim Banggar DPR RI H. Syarief Abdullah Alkadrie disaksikan Gubernur Bali Wayan Koster di Gedung Wiswa Sabha Utama, Denpasar, Jumat (2/10/2026).

DENPASAR, KABARBALI.ID – Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mendampingi Gubernur Bali Wayan Koster menerima kunjungan kerja Tim Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Jumat (2/10/2026). Kunjungan ini dilaksanakan dalam rangka menghimpun masukan serta rekomendasi terkait kebijakan penerimaan dan alokasi dana transfer ke daerah dalam APBN.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Adi Arnawa menyampaikan aspirasi mendesak terkait kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur di Bali, khususnya untuk mengurai kemacetan dan memperkuat konektivitas kawasan pariwisata.

“Intinya, kami di daerah sangat berharap kunjungan Banggar ini dapat memperjuangkan pembiayaan terkait penanganan infrastruktur di Bali. Infrastruktur sangat berdampak terhadap peningkatan daya saing pariwisata kami yang sampai hari ini menjadi salah satu lokomotif ekonomi Bali,” ujar Adi Arnawa.

Ia memaparkan, Pemkab Badung saat ini tengah menggarap sejumlah ruas jalan strategis senilai Rp2,8 triliun melalui skema pinjaman daerah demi mengatasi titik krodit (bottleneck) lalu lintas di kawasan Badung Selatan. Diharapkan pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan memberikan fasilitasi pembiayaan serta kebijakan pendukung yang terhubung dengan jalan nasional.

Soroti Pertumbuhan Ekonomi dan Tantangan Bali

Ketua Tim Kunjungan Kerja Banggar DPR RI, H. Syarief Abdullah Alkadrie, S.H., M.H., mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Bali yang mencapai 5,78 persen pada triwulan II 2026, berada di atas rata-rata nasional. Meski demikian, pihaknya mengingatkan pentingnya diversifikasi ekonomi mengingat struktur PDRB Bali masih sangat bergantung pada sektor akomodasi makan dan minum.

Syarief menegaskan, Banggar DPR RI berkomitmen menyerap masukan daerah agar alokasi transfer ke daerah pada APBN 2026 difokuskan pada belanja produktif.

“Kami berharap kunjungan kerja ini menghasilkan evaluasi dan rekomendasi konkret bagi Badan Anggaran DPR RI, khususnya dalam memperkuat efektivitas transfer ke daerah serta sinkronisasi APBN dan APBD,” tegas Syarief. (Gus-Kab).

kabar Lainnya