Redaksi
Selasa, 10 November 2026 10:17 WITA
.
2 menit membaca
BULELENG, KABARBALI.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng memantapkan penataan regulasi daerah demi memperkuat kualitas penyelenggaraan pemerintahan sekaligus meningkatkan pelayanan publik. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pemaparan tiga Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) yang dipimpin langsung oleh Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra di Ruang Rapat Rumah Jabatan Bupati Buleleng, pada Senin (9/11/2026).
Dalam rapat koordinasi tersebut, Bupati Sutjidra didampingi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Buleleng Gede Suyasa serta jajaran Asisten Setda Kabupaten Buleleng.
Tiga Ranperbup yang dibahas secara mendalam meliputi penyesuaian tata cara penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dan bagi hasil pajak/retribusi daerah TA 2026, perubahan keempat hak keuangan dan administratif pimpinan serta anggota DPRD Buleleng, serta skema pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan.
Rancangan regulasi pertama yang diprakarsai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD-PPKB) berfokus pada perubahan tata cara penyaluran ADD dan rincian alokasi bagian dari hasil pajak serta retribusi daerah kepada pemerintah desa sebagai tindak lanjut penyesuaian Penjabaran APBD TA 2026.
Sementara itu, Ranperbup kedua diinisiasi oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) yang mengatur penyesuaian hak keuangan dan administratif pimpinan serta anggota DPRD Buleleng, khususnya mengenai perhitungan besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
Regulasi ketiga yang diusulkan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan ESDM menyasar perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan. Kebijakan ini dirancang guna mengejar target RPJMD sekaligus memperluas jangkauan jaring pengaman sosial bagi para pekerja sektor informal di seluruh Kabupaten Buleleng.
Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra menginstruksikan seluruh jajaran perangkat daerah agar menyusun produk hukum secara cermat, komprehensif, serta berpatokan pada perundang-undangan yang berlaku. Pihaknya menegaskan bahwa aturan yang dibuat tidak boleh hanya berhenti sebagai formalitas di atas kertas.
“Setiap rancangan peraturan yang kita susun harus memiliki kualitas regulasi yang baik, dapat diimplementasikan, dan benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan. Jangan sampai regulasi hanya menjadi dokumen administratif, tetapi harus memberikan kepastian hukum dan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Bupati Sutjidra.
Bupati juga meminta seluruh OPD pemrakarsa untuk bersikap terbuka dalam menerima masukan maupun arahan penyempurnaan substansi sebelum melangkah ke tahapan harmonisasi, fasilitasi, evaluasi, hingga penetapan resmi. Langkah ini diharapkan melahirkan produk hukum yang adaptif dan berdampak langsung pada kesejahteraan krama Buleleng. (Kar-Kab).
