Redaksi
Selasa, 10 November 2026 09:05 WITA
.
2 menit membaca
KLUNGKUNG, KABARBALI.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klungkung bersama DPRD Kabupaten Klungkung memantapkan langkah strategis dalam memperkuat tulang punggung perekonomian kerakyatan.
Bupati Klungkung I Made Satria hadir mengawal secara langsung pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Bali Mandara (Perseroda) dalam Rapat Paripurna I Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026 di Ruang Sabha Nawa Natya, Gedung DPRD Klungkung, Senin (9/11/2026).
Sidang paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Klungkung Anak Agung Gde Anom bersama Wakil Ketua I I Wayan Baru tersebut berlangsung dinamis melalui tiga tahapan utama, yakni penyampaian penjelasan kepala daerah, pemandangan umum fraksi-fraksi, hingga penyampaian jawaban kepala daerah. Persidangan ini turut didampingi Wakil Bupati Klungkung Tjokorda Gde Surya Putra, jajaran Forkopimda, para Asisten, serta pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Klungkung.
Dalam jawaban resmi eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi, Bupati I Made Satria memaparkan bahwa rencana penyertaan modal sebesar Rp1 miliar pada Tahun Anggaran 2027 akan meningkatkan akumulasi modal disetor Pemkab Klungkung menjadi Rp2 miliar.
Langkah ini diproyeksikan mampu mendongkrak penerimaan dividen sebesar Rp22 juta hingga Rp24 juta per tahun ke kas daerah (APBD). Yang lebih krusial, alokasi modal ini berpotensi membuka kapasitas penjaminan kredit baru senilai Rp10 miliar hingga Rp15 miliar khusus bagi sektor UMKM produktif, tanpa mengganggu belanja prioritas daerah lainnya.
“PT Jamkrida Bali Mandara tercatat telah mengover 47.572 pelaku UMKM di Kabupaten Klungkung dengan plafon penjaminan mencapai Rp2,8 miliar lebih. Melalui penambahan modal pada 2027 mendatang, kita menargetkan perlindungan dan akses kredit mikro baru bagi 200 hingga 600 pelaku UMKM lokal,” terang Bupati Satria.
Menjawab aspirasi fraksi-fraksi dewan, Bupati Satria menegaskan bahwa penyusunan Ranperda di luar Propemda ini sah secara regulasi serta didukung dokumen naskah akademik yang matang sesuai kebutuhan daerah.
Dari aspek akuntabilitas, pemkab mencatat akumulasi dividen yang telah masuk ke kas daerah pada periode 2015–2025 sebesar Rp1.780.264 telah diverifikasi secara transparan sesuai data resmi laporan keuangan perusahaan.
Melalui sinergi erat antara eksekutif dan legislatif, penetapan Ranperda ini diharapkan dapat segera dirampungkan menjadi Perda guna memberikan dampak instan bagi penguatan iklim usaha dan kesejahteraan masyarakat Klungkung. (Kris-Kab).
