Redaksi
Minggu, 27 September 2026 12:51 WITA
.
2 menit membaca
BANGLI, KABARBALI.ID – Selain masalah infrastruktur, pembahasan Rancangan APBD (RAPBD) Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2027 senilai Rp1,32 triliun juga diwarnai sorotan mengenai beban utang daerah dan efisiensi belanja operasional ASN.
Dalam Rapat Paripurna DPRD Bangli pada Jumat (25/9/2026), Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Restorasi Raya melontarkan sejumlah catatan kritis terkait pengelolaan keuangan daerah kepada pihak eksekutif.
Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Ni Kadek Yuliastuti, S.H., secara khusus mempertanyakan kejelasan sumber dan skema pembayaran pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang digunakan untuk pembangunan BLUD RSUD Bangli pada tahun anggaran 2027 mendatang.
Selain utang PEN, Yuliastuti juga menyoroti efektivitas pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) serta penataan tenaga non-ASN dan PPPK paruh waktu. Pihaknya menegaskan TPP tidak boleh sekadar menjadi rutinitas tambahan penghasilan tanpa tolok ukur yang jelas.
“Pemberian TPP harus dikaitkan dengan indikator kinerja yang jelas, objektif, dan terukur. TPP harus berdampak nyata pada peningkatan disiplin, produktivitas, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tegas Yuliastuti.
Di sisi lain, Fraksi Restorasi Raya melalui I Ketut Guna, S.H., mengingatkan pentingnya asas keadilan dalam penyaluran Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD agar aspirasi seluruh lapisan masyarakat dapat diperjuangkan secara merata tanpa sekat fraksi.
“APBD adalah uang rakyat dan harus kembali sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Seluruh anggota DPRD memiliki ruang yang setara dalam memperjuangkan aspirasi konstituennya,” ujar Ketut Guna.
Meski melayangkan berbagai catatan mendasar, seluruh fraksi sepakat menyetujui RAPBD 2027 untuk dibahas lebih lanjut dalam rapat gabungan Komisi dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bangli bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). (Sam-Kab).
