Redaksi
Jumat, 13 November 2026 09:59 WITA
.
3 menit membaca
BADUNG, KABARBALI.ID – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Badung menemukan sebanyak 85 data pemilih yang memerlukan perbaikan selama pelaksanaan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) sepanjang tahun 2026.
Temuan krusial tersebut mencakup puluhan pensiunan TNI/Polri, warga sipil yang beralih status menjadi anggota TNI/Polri, hingga warga yang telah meninggal dunia namun masih tercatat dalam daftar.
Anggota Bawaslu Kabupaten Badung, Rachmat Tamara, mengungkapkan bahwa seluruh temuan tersebut telah resmi diteruskan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat untuk segera ditindaklanjuti.
“Sebanyak 85 data pemilih sudah kami sampaikan ke KPU Badung lewat enam saran perbaikan. Semuanya sudah direspons untuk ditindaklanjuti,” jelas Rachmat Tamara, Kamis (12/11/2026).
Baca Juga: Pria 71 Tahun Ditemukan Meninggal Dunia di Lahan Kosong Sesetan, Sempat Kejang Usai Kencing
Rachmat merinci, ke-85 data bermasalah itu terjaring dari hasil 24 kali uji petik serta 11 kali pengawasan pencocokan dan penelitian terbatas (coktas) di lapangan. Secara detail, temuan tersebut terdiri atas:
39 pemilih baru yang merupakan pensiunan anggota TNI/Polri.
28 pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena beralih status dari warga sipil menjadi anggota TNI/Polri.
14 pemilih TMS karena telah meninggal dunia.
2 pemilih baru kategori pindah masuk.
2 pemilih kategori pindah domisili.
Ketua Bawaslu Kabupaten Badung, I Wayan Semara Cipta, menegaskan bahwa metode uji petik langsung ke rumah warga dilakukan guna memastikan validitas data secara faktual di lapangan. Langkah ini bertujuan agar masyarakat yang telah memenuhi syarat tidak kehilangan hak pilihnya, termasuk warga Badung yang sedang berada di luar negeri, sekaligus membersihkan daftar pemilih dari penduduk yang sudah meninggal dunia.
“Komitmen kami mengawal administrasi data pemilih melalui uji petik langsung ke rumah warga dengan metode pengambilan sampel. Ini butuh kerja sama semua pemangku kepentingan,” ungkap Semara Cipta.
Senada dengan hal tersebut, Anggota Bawaslu Badung lainnya, I Putu Hery Indrawan, menekankan bahwa pengawasan PDPB pada masa nontahapan pemilu memegang peranan vital untuk meminimalkan potensi carut-marut data sejak dini, seperti data pemilih ganda maupun Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak valid.
“Pengawasan PDPB pada masa nontahapan menjadi langkah penting untuk meminimalkan kesalahan data pemilih sejak dini. Jadi saat tahapan pemilu dimulai nanti, daftar pemilih telah lebih akurat dan valid,” ujar Hery Indrawan.
Dalam rapat evaluasi tersebut, Bawaslu Provinsi Bali turut mendorong keterlibatan aktif partai politik untuk ikut mengawal proses pemutakhiran data di tingkat akar rumput demi mencegah penyalahgunaan hak pilih oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Kegiatan evaluasi ini turut dihadiri oleh perwakilan KPU Badung, Badan Kesbangpol Badung, Polres Badung, Polresta Denpasar, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, Dinas Sosial Badung, serta Disdukcapil Badung.
Di penghujung acara, perwakilan partai politik yang hadir—yakni Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan Partai Golkar—menerima kode batang (barcode) layanan pengaduan Klinik Prasengketa serta buku saku penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa pemilu sebagai pedoman pengawasan bersama. (Eka-Kab).
