Redaksi
Jumat, 13 November 2026 08:40 WITA
.
3 menit membaca
DENPASAR, KABARBALI.ID – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra mengajak seluruh pemerintah daerah (pemda) kabupaten/kota se-Bali untuk mempertegas komitmen pencegahan tindak pidana korupsi melalui peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan serta penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Penegasan tersebut disampaikan Sekda Dewa Made Indra saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintah Daerah se-Bali Tahun 2026 yang digelar di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, pada Kamis (12/11/2026).
“Atas nama Pemerintah Provinsi Bali, saya menyampaikan apresiasi kepada pimpinan KPK karena secara berkelanjutan melakukan pendampingan dan supervisi kepada kita semua dalam rangka orkestrasi penguatan tata kelola pemerintahan untuk menuju pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi,” ungkapnya.
Ia mengingatkan seluruh jajaran aparatur sipil negara di Bali agar menjadikan arahan dan supervisi KPK sebagai pedoman nyata dalam bekerja guna mencegah penyalahgunaan kewenangan.
“Jangan ada yang sampai keluar jalur dan bermasalah secara hukum. Oleh karena itu, mari kita ikuti bersama kegiatan ini dengan baik. Tidak hanya pada pertemuan kali ini, tetapi juga melalui aksi nyata untuk melakukan pencegahan terhadap semua hal yang berpotensi menimbulkan tindakan melawan hukum,” tegas Dewa Made Indra.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi (Kasatgas Korsup) Wilayah V.2 KPK RI, Nurul Ichsan Alhuda, menyoroti secara khusus tiga area strategis yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap praktik korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Ketiga sektor krusial tersebut meliputi perencanaan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, penganggaran belanja hibah, serta pengadaan barang dan jasa (PBJ).
Nurul menegaskan bahwa pengawasan terhadap ketiga area tersebut tidak boleh berhenti pada pemenuhan persyaratan administratif semata. APIP dituntut menerapkan pengawasan berbasis risiko guna mendeteksi sejak dini potensi anomali, konflik kepentingan, kelemahan pengendalian, hingga potensi kerugian keuangan negara.
Pokir DPRD: Pengawasan harus memastikan usulan berjalan sesuai regulasi, berpijak pada kebutuhan riil masyarakat, dan bebas dari konflik kepentingan.
Belanja Hibah: Penyaluran wajib dilakukan secara transparan, tepat sasaran, serta melalui proses verifikasi dan evaluasi yang ketat.
Pengadaan Barang/Jasa: Proses harus kompetitif dan bersih dari pengaturan penyedia, penggelembungan harga (mark-up), suap, maupun gratifikasi.
“Keberhasilan pencegahan korupsi tidak semata-mata diukur dari capaian nilai Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP), tetapi terutama dari perubahan nyata dalam tata kelola pemerintahan daerah,” tegas Nurul, sembari mendorong koreksi anggaran konkret untuk tahun anggaran 2026 dan 2027.
Sementara itu, Koordinator Pengawasan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah BPKP Provinsi Bali, Rustam, menekankan urgensi transformasi APIP dari pola pengawasan administratif menuju pengawasan strategis berbasis risiko sesuai amanat Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2025.
Mengingat capaian evaluasi kapabilitas APIP se-Provinsi Bali pada 2025 berada di Level 2 (Terstruktur) dan tidak ada evaluasi pada 2026, periode pembinaan hingga Desember 2026 ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk penyusunan daftar risiko (risk register) dan penguatan kompetensi auditor menjelang evaluasi tahun 2027.
Senada dengan hal tersebut, Pelaksana Tugas (Plt.) Inspektur II Kementerian Dalam Negeri, Yudawan Roswinardo, menegaskan bahwa APIP merupakan garda terdepan dalam menjaga integritas daerah. Keberhasilan inspektorat diukur dari kemampuannya mengurai akar persoalan, memastikan tindak lanjut rekomendasi, serta mencegah berulangnya penyimpangan melalui penguatan independensi kelembagaan dan sinergi lintas instansi pengawas. (Kab/Red).
