Bupati Mahayastra Pastikan Pangkas Perjalanan Dinas dan Seremonial, Program Beasiswa hingga Kesehatan Dijamin Aman

Bupati Gianyar I Made Mahayastra

GIANYAR, KABARBALI.ID – Pemerintah Kabupaten Gianyar mulai merancang strategi pengelolaan fiskal yang lebih ketat dalam menghadapi tahun anggaran 2027.

Mengingat berkurangnya pembiayaan dari luar daerah, hampir 90 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 diproyeksikan bertumpu penuh pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Bupati Gianyar, I Made Mahayastra, menjelaskan bahwa kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk semakin cermat dan teliti dalam mengatur struktur belanja serta menentukan skala prioritas pembangunan. Penurunan kemampuan fiskal tersebut salah satunya dipicu oleh berkurangnya pembiayaan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) yang sebelumnya turut menopang sejumlah proyek strategis pada 2026.

Jika sebelumnya pembiayaan PT SMI mencakup pembangunan lanjutan gedung sekolah, puskesmas, sport center, hingga infrastruktur jalan, maka pada tahun 2027 alokasi pembiayaan tersebut mengalami pangkasan signifikan dan hanya menyisakan pembangunan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Pastikan Program Pro-Rakyat Tetap Berjalan

Kendati dihadapkan pada keterbatasan ruang fiskal, Bupati Mahayastra menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang akan diterapkan tidak akan mengorbankan program-program yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat luas.

Langkah penghematan atau efisiensi anggaran justru diarahkan pada pos-pos belanja pendukung operasional birokrasi, seperti perjalanan dinas, belanja alat tulis kantor (ATK), konsumsi rapat, serta pelaksanaan berbagai kegiatan seremonial.

“Efisiensi bukan berarti mengurangi program. Yang kita efisiensikan adalah belanja-belanja pendukung, sehingga program utama tetap bisa berjalan,” tegas Mahayastra.

Ia memaparkan, Pemkab Gianyar tetap memprioritaskan alokasi belanja modal guna memenuhi kebutuhan esensial masyarakat. Sejumlah sektor yang dipastikan aman dari target pemotongan anggaran meliputi pelayanan jasa, pembangunan fasilitas gedung, pemberian beasiswa pendidikan, hingga sektor pelayanan kesehatan dasar.

Penanganan Infrastruktur Wajib Patuhi Prosedur

Menanggapi berbagai usulan masyarakat terkait penanganan infrastruktur di lapangan—termasuk perbaikan jalan atau fasilitas umum yang mengalami kerusakan hingga ambles—Mahayastra mengingatkan agar setiap pengajuannya tetap mengikuti mekanisme dan prosedur penganggaran yang berlaku.

Menurutnya, pemerintah daerah tidak bisa serta-merta memasukkan seluruh usulan ke dalam APBD 2027 tanpa melalui kajian dan kepatuhan terhadap regulasi. Langkah kehati-hatiann ini dinilai krusial agar pelaksanaan program pembangunan di lapangan tidak memicu persoalan administrasi maupun hukum di kemudian hari.

Dengan strategi pengoptimalan PAD dan efisiensi belanja pendukung birokrasi, Pemkab Gianyar optimistis dapat menjaga kesinambungan pembangunan sekaligus memastikan roda pelayanan publik tetap berpihak kepada kesejahteraan masyarakat. (Tut-Kab).

kabar Lainnya