DPRD Gianyar Tetapkan 7 Raperda Jadi Perda, Mulai Sektor Administrasi Kependudukan hingga Lingkungan Hidup

penetapan Raperda APBD TA 2027 dan 6 Raperda Kabupaten Gianyar menjadi Perda di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Gianyar, Senin (16/11/2026). (Foto: Dok. kabarbali.id)

GIANYAR, KABARBALI.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gianyar bersama Pemerintah Kabupaten Gianyar menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penting penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 serta enam Raperda Kabupaten Gianyar Tahun 2026 menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Rapat paripurna tersebut dilangsungkan di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Kabupaten Gianyar, Senin (16/11/2026).

Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gianyar, I Made Suteja, membacakan pendapat akhir lembaga legislatif yang menyoroti sejumlah poin krusial dari masing-masing produk hukum yang disahkan.

Terkait Raperda APBD TA 2027, dewan menekankan pentingnya optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi perpajakan dan retribusi, pemrioritasan pembangunan infrastruktur berbasis kebutuhan riil masyarakat, serta penguatan indikator kinerja perangkat daerah agar anggaran tepat sasaran.

Poin Strategis Enam Raperda Kabupaten Gianyar

Selain APBD 2027, enam Raperda yang disahkan mencakup berbagai sektor krusial pembangunan daerah, di antaranya:

  1. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan: Menuntut pemda memperkuat koordinasi, pemutakhiran data, optimalisasi pelayanan hingga tingkat kecamatan, serta peningkatan perlindungan data pribadi.

  2. Inovasi Daerah: Memperkuat tata kelola dan fasilitasi inovasi, perlindungan kekayaan intelektual, serta evaluasi berkala demi mendongkrak kualitas pelayanan publik.

  3. Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman: Menekankan kesesuaian tata ruang, perlindungan lahan pertanian, penyediaan hunian bagi masyarakat lokal, serta pelestarian lingkungan dan budaya Bali.

  4. Jasa Konstruksi: Mengintegrasikan pelestarian kearifan lokal dalam pembangunan konstruksi, memberdayakan badan usaha jasa konstruksi lokal, serta memperketat pengawasan mutu dan keselamatan kerja.

  5. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) 2026–2056: Mengharuskan penyusunan aturan pelaksanaan yang terarah, terukur, dan berkelanjutan melalui pembagian tugas antarperangkat daerah yang jelas.

  6. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana: Meminta BPBD meningkatkan kesiapsiagaan melalui kajian risiko, edukasi berkala, perlindungan relawan, serta penguatan koordinasi lintas sektor hingga tingkat desa dan desa adat.

Komitmen Bupati Mahayastra: Manfaatkan Potensi untuk Rakyat Gianyar

Sementara itu, Bupati Gianyar I Made Mahayastra menyambut baik penetapan seluruh produk hukum tersebut. Ia menegaskan bahwa langkah ini diambil demi mewujudkan kepastian hukum serta tata kelola pemerintahan yang baik dan terstruktur.

Di tengah tantangan terbatasnya peningkatan pendapatan daerah pada tahun anggaran 2027 di satu sisi, serta eskalasi kebutuhan pembiayaan masyarakat di sisi lain, Bupati Mahayastra mendorong peran aktif dunia usaha dan seluruh elemen masyarakat untuk ikut menanamkan rasa memiliki (sense of belonging) terhadap hasil-hasil pembangunan.

“Dengan adanya kesamaan visi dan misi serta persepsi terhadap tujuan pembangunan dari semua pihak, maka pembangunan yang sedang dan akan kita laksanakan akan dapat direalisasikan dengan baik sesuai perencanaan yang telah ada,” ujar Mahayastra.

Menutup keterangannya, Bupati Mahayastra menegaskan bahwa tolok ukur pengabdian kepada masyarakat diukur dari sejauh mana kebijakan yang diambil mendatangkan manfaat nyata. Ia berkomitmen untuk terus mengerahkan seluruh daya dan upaya demi kesejahteraan masyarakat Gianyar.

“Saya akan senantiasa berbuat maksimal untuk rakyat Gianyar dengan memanfaatkan segala potensi yang ada secara optimal,” pungkasnya. (Tut-Kab).

kabar Lainnya