

BANGLI, KABARBALI.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangli secara resmi memberikan persetujuan terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Keputusan tersebut diambil melalui Rapat Paripurna DPRD Bangli yang digelar pada Selasa (2/11/2026), setelah melalui serangkaian pembahasan mendalam oleh gabungan komisi-komisi dewan.
Pembahasan ketiga Ranperda ini difokuskan pada aspek yuridis, administratif, teknis, keuangan daerah, tata kelola, hingga proyeksi dampak langsung terhadap masyarakat.
Juru bicara Gabungan Komisi-Komisi, Ni Nengah Dwimadya Yani, menyampaikan sejumlah catatan krusial pengawalan terhadap ketiga Perda yang baru disahkan tersebut.
Terkait Ranperda tentang Pembentukan Desa Persiapan Lumbuan menjadi Desa Lumbuan, dewan memandang pembentukan desa definitif ini merupakan langkah strategis untuk mendekatkan dan mengefektifkan pelayanan kepada masyarakat. Namun, Pemkab Bangli diminta memastikan seluruh persyaratan hukum terpenuhi, termasuk penyelesaian batas wilayah secara jelas agar tidak menimbulkan konflik di kemudian hari.
“Kesiapan perangkat desa, sarana pelayanan ke masyarakat serta mekanisme dari desa persiapan menjadi definitif agar disiapkan dengan baik,” tegasnya.
Sementara itu, untuk Ranperda Penyertaan Modal Daerah kepada PT Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara (Perseroda) serta Ranperda Penyertaan Modal Daerah untuk PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali, DPRD menekankan pentingnya keberpihakan nyata kepada sektor riil. Dewan meminta agar penyertaan modal tersebut benar-benar memperkuat pembiayaan bagi UMKM, petani, peternak, perajin, dan pedagang dengan indikator serta target penerima manfaat yang jelas. Khusus untuk BPD Bali, penyertaan modal juga wajib disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah tanpa mengorbankan alokasi pelayanan dasar masyarakat.
Menanggapi pengesahan tersebut, Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta menyambut baik dan menyatakan bahwa Pemkab Bangli pada prinsipnya menyetujui seluruh Ranperda untuk diberlakukan sesuai peraturan yang berlaku. Ia mengingatkan bahwa pekerjaan rumah terbesar tidak berhenti pada pengesahan regulasi semata.
“Bahwa keberhasilan suatu peraturan daerah tidak berhenti pada saat ditetapkan dan diundangkan. Ukuran keberhasilannya justru terletak pada konsistensi pelaksanaan, kualitas tata kelola, serta manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Bupati Sedana Arta.
Bupati juga mengajak seluruh perangkat daerah terkait untuk menindaklanjuti ketiga Perda ini secara sungguh-sungguh dan terencana. Di akhir pandangannya, ia mengapresiasi sinergi yang terbangun antara eksekutif dan legislatif, di mana dinamika dan perbedaan pandangan selama proses pembahasan justru menjadi kekuatan untuk menghasilkan produk hukum yang lebih berkualitas bagi kemajuan Kabupaten Bangli. (Sam-Kab).