Polda Bali Ringkus 9 Pelaku Perdagangan Orang, Bongkar Modus Prostitusi MiChat hingga LC Anak di Bawah Umur

barang bukti dan para tersangka kasus TPPO dan PMI saat konferensi pers di Mapolda Bali, Jumat (20/11/2026). (Foto: Dok. Bidhumas Polda Bali / kabarbali.id)

DENPASAR, KABARBALI.ID – Kepolisian Daerah (Polda) Bali melalui Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) bersama jajaran Polres berhasil membongkar lima kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan permasalahan pekerja migran Indonesia (PMI).

Dari operasi serentak tersebut, petugas mengamankan sembilan orang terduga pelaku yang terdiri atas tujuh laki-laki dan dua perempuan.

Pengungkapan kasus ini disampaikan langsung oleh Dirreskrimum Polda Bali, Kombes Pol Stevy Frits Pattiasina, saat konferensi pers di Lobi Ditreskrimum Polda Bali, Jumat (20/11/2026). Ia didampingi Kasubdit IV Ditreskrimum AKBP Rahmawaty Ismail, Kasubbid Penmas Bidhumas AKBP Rina Isriana Dewi,  serta para Kasat Reskrim dari Polresta Denpasar, Polres Badung, Polres Gianyar, dan Polres Jembrana.

Kombes Pol Stevy menjelaskan bahwa kelima kasus tersebut diungkap selama pelaksanaan Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) Penegakan Hukum (Gakkum) TPPO dan PMI yang berlangsung pada 13 hingga 19 November 2026. Total terdapat lima laporan polisi yang ditangani, yakni masing-masing satu laporan di Ditreskrimum Polda Bali, Polresta Denpasar, Polres Badung, Polres Gianyar, serta Polres Jembrana.

“Dalam pelaksanaan KRYD Gakkum TPPO dan PMI ini, kami melakukan penyelidikan serta penindakan secara serentak di wilayah hukum Polda Bali. Dari hasil kegiatan tersebut, berhasil diungkap lima laporan polisi dengan mengamankan sembilan orang yang diduga terlibat dalam tindak pidana tersebut,” ungkap Kombes Pol Stevy.

Modus Prostitusi MiChat hingga Eksploitasi Anak sebagai LC

Dari hasil penyelidikan, polisi menemukan beragam modus operandi yang dijalankan para pelaku. Di antaranya praktik prostitusi daring dengan memanfaatkan aplikasi MiChat untuk menawarkan jasa booking online (BO), serta dugaan perekrutan anak di bawah umur sebagai LC (Lady Companion) atau pemandu lagu yang disertai eksploitasi seksual.

Selain meringkus kesembilan pelaku, petugas turut menyita sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut, meliputi:

  • Uang tunai sebesar Rp3.680.000.

  • 21 unit telepon genggam, 1 unit iPad, 7 buah KTP, dan 1 lembar kartu keluarga.

  • 2 unit DVR CCTV dan 2 buku nota pembayaran/penjualan.

  • 4 kotak alat kontrasepsi belum terpakai, 4 alat kontrasepsi bekas pakai, 1 botol baby oil, dan 1 buah pelumas.

  • 4 buah handuk, 2 buah seprai, 4 sarung bantal, 1 buku pemandu lagu, 1 unit sepeda motor, serta 1 buah bufet berwarna putih.

Korban Anak Didampingi Dinas Sosial, Pelaku Terancam Pidana Berlapis

Kombes Pol Stevy menegaskan bahwa penyidik tidak hanya memproses pidana para pelaku, tetapi juga memprioritaskan pemulihan dan perlindungan para korban, termasuk menyediakan penampungan serta pendampingan dalam proses reintegrasi sosial.

“Kami tidak hanya berfokus pada penegakan hukum terhadap para pelaku, tetapi juga memberikan perhatian terhadap kondisi para korban. Khusus korban yang masih di bawah umur, kami berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk memastikan proses pendampingan dan penanganannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak,” jelasnya.

Atas perbuatannya, kesembilan terduga pelaku dijerat pasal berlapis, yakni Pasal 455, Pasal 420, Pasal 421, dan Pasal 407 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 88 juncto Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Imbauan Waspada Tawaran Kerja Bergaji Tinggi Tanpa Prosedur Resmi

Saat ini, tim penyidik Ditreskrimum Polda Bali masih melakukan pengembangan guna menelusuri kemungkinan adanya jaringan maupun pelaku lain yang terlibat. Kombes Pol Stevy menegaskan pihaknya tidak akan memberi ruang sedikit pun bagi sindikat perdagangan orang dan eksploitasi PMI di Bali.

“Pengungkapan kasus TPPO ini merupakan wujud nyata komitmen Polri dalam memberantas segala bentuk eksploitasi manusia. Tidak ada ruang bagi para pelaku perdagangan orang untuk beroperasi di wilayah hukum Polda Bali,” tegasnya.  (Rizky-Kab).

kabar Lainnya