Redaksi
Selasa, 11 Agustus 2026 10:20 WITA
.
2 menit membaca
DENPASAR, KABARBALI.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Denpasar resmi menyepakati rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.
Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat pembahasan bersama di Gedung DPRD Kota Denpasar, Senin (10/8/2026).
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar, Ida Bagus Yoga Adi Putra, bersama I Wayan Mariyana Wandhira dan I Made Oka Cahyadi Wiguna. Sementara itu, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya.
Sekda Eddy Mulya menjelaskan bahwa pembahasan diarahkan untuk menyesuaikan asumsi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Dalam rancangan perubahan tersebut, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar dipatok mencapai sekitar Rp2,2 triliun.
“Seluruh konsep yang diajukan Pemkot Denpasar dapat diterima dengan baik oleh Banggar DPRD. Kami optimistis target PAD Rp2,2 triliun dapat dicapai, bahkan melampaui target melalui optimalisasi sektor unggulan pariwisata dan pemberdayaan UMKM,” ujar Sekda Eddy Mulya, Senin (10/8/2026).
Selain PAD, alokasi anggaran belanja diarahkan untuk delapan prioritas pembangunan daerah, khususnya peningkatan kualitas infrastruktur publik seperti perbaikan fasilitas sekolah, Puskesmas, jalan, hingga trotoar.
Eddy Mulya juga menegaskan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi dampak cuaca ekstrem dan musim hujan. Dinas PUPR, Perkim, Damkar, dan Dishub diperintahkan meningkatkan koordinasi harian bersama BMKG serta Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali-Nusa Penida untuk pengerukan sungai dan pembersihan drainase kota.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar Ida Bagus Yoga Adi Putra menekankan bahwa penyusunan anggaran perubahan ini merupakan tindak lanjut atas perubahan asumsi makro ekonomi.
“Penyusunan anggaran harus tetap berpegang pada prinsip efektivitas, efisiensi, dan kemanfaatan, serta tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel guna memastikan pelayanan publik berjalan optimal,” pungkas Yoga Adi Putra. (Irw-Kab).
