Blunder Rencana Somasi Kritik Pelanggan, Komisi III DPRD Bangli Layangkan Sejumlah Rekomendasi Keras ke PDAM

Suasana rapat kerja antara Komisi III DPRD Bangli dan manajemen PDAM Bangli yang diwarnai perdebatan sengit terkait tarif, denda, dan kontroversi rencana somasi pelanggan, Senin (26/10). (Foto: Dok. kabarbali.id)

BANGLI, KABARBALI.ID – Rapat kerja antara Komisi III DPRD Kabupaten Bangli bersama Perumda Air Minum Tirta Danu Arta (PDAM) Bangli yang berlangsung pada Senin (26/10/2026) berjalan dalam suasana panas dan penuh perdebatan.

Jajaran legislatif secara tegas mengecam rencana PDAM yang sempat melontarkan ancaman somasi terhadap pelanggan akibat kritikan di media sosial.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Bangli, I Wayan Merta Suteja, serta dihadiri Wakil Ketua DPRD Bangli I Komang Carles. Sementara dari pihak manajemen PDAM dihadiri langsung oleh Direktur Perumda Air Minum Tirta Danu Arta Bangli, Dewa Gede Ratno Suparso Mesi, bersama Dewan Pengawas dan para Kepala Bagian (Kabag).

Kecam Rencana Somasi dan Soroti Tingginya Denda Serta Tarif Air

Sorotan tajam pertama dilayangkan oleh Anggota Komisi III DPRD Bangli, Ida Bagus Made Santosa. Politisi Partai Golkar ini mempertanyakan dasar hukum serta koordinasi internal PDAM sebelum melontarkan wacana somasi kepada masyarakat. Menurutnya, sebagai badan usaha milik daerah (BUMD) yang mengemban fungsi pelayanan publik, tindakan tersebut sangat tidak etis.

“Sebagai sebuah lembaga pelayanan publik PDAM tidak etis melakukan somasi. Kami meminta agar PDAM menyampaikan permintaan maaf atas ancaman somasi yang dilontarkan dan juga masalah pelayanan selama ini yang belum optimal,” tegas IB Santosa.

Tidak hanya soal somasi, Santosa juga mempersoalkan tingginya tarif air serta besaran denda keterlambatan pembayaran yang dinilai membebani masyarakat kelas bawah jika dibandingkan dengan daerah lain seperti Kabupaten Badung dan Kota Denpasar.

“Denda paling mahal di Bangli sebesar Rp50 ribu dan lambat 3 bulan Rp250 ribu. Dari hasil survei di Badung dan Kodya saja, besaran denda hanya Rp20 ribu. Kami minta tarif untuk masyarakat kelas bawah diturunkan dan denda dikaji ulang,” tandasnya dengan nada tegas.

Senada dengan rekannya, Anggota Komisi III I Made Sudiasa menilai langkah yang diambil direktur PDAM merupakan tindakan gegabah yang mencoreng citra pemerintah di mata masyarakat. Terkait mahalnya biaya pemindahan water meter (meteran air) yang mencapai lebih dari Rp500 ribu untuk jarak 1 meter, Sudiasa mendesak PDAM segera membeberkan parameter perhitungan biayanya.

“Ini hanya sebuah ancaman PDAM kepada masyarakat dan ini tidak etis karena merasa berkuasa. Apapun yang ada di masyarakat tentu pihaknya bela habis-habisan,” ujar politisi Partai Demokrat tersebut.

Tanggapan Direktur PDAM dan Rekomendasi Tegas Dewan

Menanggapi gelombang kritik dari dewan, Direktur PDAM Bangli, Dewa Gede Ratno Suparso Mesi, berdalih bahwa rencana somasi diambil sebagai respons atas kalimat yang dinilai terlalu vulgar dari pelanggan terhadap perusahaan daerah. Kendati demikian, ia memastikan bahwa hingga detik ini somasi tersebut tidak pernah dieksekusi dan pihak manajemen telah melakukan pendekatan persuasif dengan pengunggah konten.

Terkait struktur tarif, Dewa Suparso Mesi menjelaskan bahwa penetapannya telah mengacu pada Permendagri yang dijabarkan melalui Peraturan Bupati (Perbup) No. 66 Tahun 2022, dengan pembagian empat golongan (rendah, dasar, penuh, dan kesepakatan) di mana 90 persen pelanggan merupakan kategori rumah tangga. Sementara mengenai denda, ia mengeklaim kebijakan tersebut tidak semata-mata untuk mendongkrak pendapatan, melainkan sebagai instrumen kedisiplinan.

Menutup rapat yang berlangsung dinamis tersebut, Komisi III DPRD Bangli mengeluarkan sejumlah rekomendasi resmi, di antaranya:

  1. PDAM diminta menyampaikan hasil pengawasan, rekapitulasi, serta perbaikan layanan secara berkala.

  2. Menyampaikan laporan kinerja dan lampiran keuangan yang transparan dengan indikator jelas meliputi kualitas pelayanan, efisiensi operasional, dan tindak lanjut audit.

  3. Kritik dari masyarakat wajib ditindaklanjuti dengan perbaikan mutu pelayanan nyata, bukan dibalas dengan bentuk ancaman hukum kepada konsumen. (Sam-Kab).

kabar Lainnya