Redaksi
Rabu, 11 November 2026 15:21 WITA
.
3 menit membaca
BADUNG, KABARBALI.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung resmi menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp 12,7 triliun lebih.
Nilai postur anggaran ini mengalami penyesuaian dari proyeksi awal yang sebelumnya sempat menyentuh angka lebih dari Rp 14 triliun.
Kebijakan rasionalisasi anggaran tersebut dipicu oleh penataan kembali prioritas pembangunan daerah, di antaranya penggeseran jadwal rencana proyek besar pembangunan jalur penghubung dari Gatot Subroto (Gatsu) Barat menuju Canggu, Kuta Utara, ke tahun 2028 mendatang.
Hal tersebut diungkapkan oleh Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Badung yang dilangsungkan di Ruang Sidang Utama Gosana, Sekretariat DPRD Badung, pada Rabu (11/11/2026).
“Salah satunya rencana persiapan jalan dari Gatot Subroto ke Canggu yang kami geser ke tahun 2028. Ini supaya perencanaannya benar-benar matang dan anggaran yang kita keluarkan tetap efektif, tidak mubazir,” ujar Bupati Adi Arnawa di hadapan pimpinan dan anggota dewan.
Dengan ditundanya rencana pinjaman daerah untuk pembiayaan proyek infrastruktur tersebut, Pemkab Badung memilih memfokuskan struktur pembiayaan belanja APBD 2027 murni bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah daerah menargetkan optimalisasi penerimaan PAD yang ditopang oleh tren positif pertumbuhan investasi serta kunjungan wisatawan mancanegara ke Pulau Dewata.
“Tantangan kami ke depan ini tentu bagaimana caranya untuk memaksimalkan target-target pencapaian PAD karena ini menjadi kunci pembiayaan belanja di APBD 2027. Mudah-mudahan seiring kita membangun ekosistem ekonomi melalui infrastruktur, tingkat investasi akan memberi peluang peningkatan PAD sekaligus menumbuhkan kesempatan kerja,” imbuh Adi Arnawa.
Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti memastikan seluruh tahapan pembahasan RAPBD 2027 beserta tiga Ranperda lainnya telah rampung disepakati bersama. Adapun regulasi pendukung yang turut disetujui meliputi penyertaan modal pada Perumda Air Minum Tirta Mangutama dan PT Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara, serta pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
Sementara itu, dalam laporan hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Badung yang dibacakan oleh Wakil Ketua DPRD Badung I Made Wijaya, dipaparkan secara rinci pergeseran postur APBD Badung 2027 dari proyeksi semula Rp 14,24 triliun lebih menjadi Rp 12,70 triliun lebih.
Pemangkasan total nilai APBD tersebut terutama dipicu oleh berkurangnya penerimaan pembiayaan dari semula Rp 2,61 triliun lebih menjadi Rp 935,76 miliar lebih, serta belanja modal yang disesuaikan turun dari Rp 4,31 triliun lebih menjadi Rp 2,76 triliun lebih.
Secara rinci, komposisi keuangan daerah dalam kesepakatan tersebut mencakup:
Pendapatan Daerah: Semula Rp 11,63 triliun lebih, bertambah menjadi Rp 11,76 triliun lebih.
Belanja Daerah: Berkurang dari Rp 13,37 triliun lebih menjadi Rp 11,89 triliun lebih.
Kebijakan penyesuaian postur ini sekaligus berhasil menekan angka defisit belanja daerah secara signifikan dari proyeksi awal Rp 1,74 triliun lebih menjadi Rp 127,89 miliar lebih. Dengan dukungan skema pembiayaan netto sebesar Rp 127,89 miliar lebih untuk menutup defisit tersebut, sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) dipastikan berada pada posisi nol.
“Terhadap dokumen penganggaran tersebut disetujui dan disepakati dalam nota kesepakatan antara Bupati Badung dengan DPRD Kabupaten Badung untuk selanjutnya dimohonkan evaluasi kepada Gubernur Bali. Sementara tiga produk hukum lainnya dimohonkan fasilitasinya kepada Gubernur Bali,” pungkas Made Wijaya. (Eka-Kab).
