Redaksi
Sabtu, 4 Juli 2026 08:54 WITA
.
2 menit membaca
GIANYAR, KABARBALI.ID – Kendati menerima Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 untuk dibahas lebih lanjut, sejumlah fraksi di DPRD Gianyar melayangkan catatan kritis dan masukan tajam kepada Pemerintah Kabupaten Gianyar dalam Rapat Paripurna, Jumat (3/7/2026). Legislatif mengingatkan agar pengelolaan anggaran tidak sekadar indah di atas kertas.
Fraksi Partai Golkar melalui juru bicaranya, I Gusti Ngurah Ariasa, memberikan catatan tebal mengenai raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 12 kali berturut-turut yang diraih Pemkab Gianyar dari BPK RI. Menurutnya, WTP bukanlah tujuan akhir dari siklus APBD.
“Pemerintah Daerah harus memastikan bahwa keberhasilan memperoleh opini WTP juga diikuti dengan peningkatan kualitas pembangunan, pelayanan publik, serta manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Setiap rupiah anggaran yang telah dibelanjakan wajib memberi dampak nyata pada pertumbuhan ekonomi,” pungkas Ngurah Ariasa di hadapan Wakil Bupati Gianyar, Agung Mayun, Rabu.
Nada evaluasi yang lebih tajam datang dari Fraksi Partai Gerindra melalui juru bicara Ida Bagus Gde Suryawan. Gerindra mengkritik postur eksekusi APBD Gianyar yang dinilai masih dominan bersifat input-oriented atau berfokus pada penyerapan anggaran semata tanpa melihat hasil riil.
“Untuk itu perlu adanya pembenahan ke depan. Kita harus menggeser orientasi ini agar alokasi APBD berdampak langsung (outcome-oriented) terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat serta pelestarian budaya Gianyar sebagai identitas utama daerah kita,” desak Ida Bagus Suryawan.
Sejalan dengan hal tersebut, Fraksi Demokrat Bersatu yang disuarakan oleh Anak Agung Oka Kalam meminta pemerintah daerah menghentikan pemborosan dan mulai fokus pada sektor-sektor strategis kemasyarakatan.
Pihaknya mendesak penguatan alokasi anggaran pada sektor pemberdayaan UMKM, perlindungan sosial bagi warga kurang mampu, pelestarian seni budaya, lingkungan hidup, serta percepatan reformasi birokrasi. Catatan-catatan kritis ini diharapkan menjadi kompas bagi eksekutif dalam menyusun formulasi APBD di tahun-tahun mendatang. (Tut-Kab).
