Redaksi
Sabtu, 31 Oktober 2026 09:12 WITA
.
3 menit membaca
DENPASAR, KABARBALI.ID – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan bahwa penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2027 diarahkan sepenuhnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Koster saat memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Bali dalam Rapat Paripurna ke-56 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi Bali, Jumat (30/10/2026).
Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya, serta dihadiri Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta.
Dalam pemaparannya, Gubernur Koster mengapresiasi berbagai masukan dan pemikiran konstruktif dari seluruh fraksi. Ia sependapat bahwa APBD merupakan instrumen fiskal strategis yang harus disusun secara terukur agar memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) program prioritas pemerintah daerah.
Terkait struktur pendapatan dalam RAPBD Tahun Anggaran 2027, Gubernur Koster menjelaskan bahwa pendapatan daerah dirancang sebesar lebih dari Rp5,7 triliun, di luar penerimaan pusat seperti Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan transfer antardaerah. Sementara itu, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan mencapai lebih dari Rp4,5 triliun.
Proyeksi PAD tersebut disusun berdasarkan realisasi tiga tahun terakhir, kondisi ekonomi, serta pemutakhiran basis data wajib pajak. Menariknya, Pemprov Bali berkomitmen untuk tidak menjadikan peningkatan beban pajak dan retribusi sebagai langkah utama, melainkan mengutamakan perluasan basis penerimaan, peningkatan kepatuhan, serta optimalisasi potensi pendapatan yang belum tergarap.
Dari sisi belanja, alokasi diarahkan pada pemenuhan belanja wajib (mandatory spending), peningkatan pelayanan publik, serta dampak ekonomi jangka panjang melalui belanja modal, hibah, hingga Bantuan Keuangan Khusus (BKK).
Gubernur Koster memaparkan sejumlah prioritas alokasi anggaran pada sektor-sektor krusial:
Pendidikan: Anggaran difokuskan untuk pembayaran gaji dan tunjangan guru/tenaga kependidikan, pembangunan ruang kelas baru serta unit sekolah baru, operasional satuan pendidikan, hingga kegiatan kepemudaan dan olahraga.
Kesehatan: Pemerintah sepakat memperkuat pelayanan yang berorientasi pada upaya promotif dan preventif guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sekaligus menekan beban biaya kuratif.
Desa Adat: Menanggapi perhatian fraksi terhadap akuntabilitas dana desa adat dan pengembangan BUPDA, Pemprov Bali tetap mengalokasikan hibah Rp300 juta per desa adat untuk mendukung aspek Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan, dengan penyerahan teknis pengelolaannya kepada otonomi masing-masing desa adat.
Selain substansi anggaran, Gubernur Koster juga merespons berbagai persoalan strategis yang disoroti dewan. Terkait antrean BBM yang sempat terjadi beberapa waktu lalu, pihaknya memastikan kejadian tersebut menjadi bahan evaluasi penting untuk memperkuat koordinasi dan kesiapsiagaan distribusi pasokan dasar masyarakat agar tidak terulang.
Di sektor transportasi, pemprov menyambut baik masukan percepatan integrasi moda transportasi publik dan penguraian titik kemacetan. Sementara mengenai kebijakan pengupahan, tim khusus telah ditugaskan melakukan kajian komprehensif memadukan parameter upah minimum dan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) demi menjaga kesejahteraan pekerja serta keberlangsungan dunia usaha.
Melalui tanggapan tersebut, Pemprov Bali berharap sinergi dengan DPRD dapat terus diperkuat guna menghasilkan kebijakan fiskal yang efektif, akuntabel, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat Bali. (Kab/Red).
