DENPASAR, KABARBALI.ID – Direktorat Intelkam Polda Bali memperketat pengawasan terhadap distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG di wilayah Pulau Dewata.
Langkah strategis ini dilakukan dengan menggandeng Hiswana Migas DPC Bali serta PT Pertamina Patra Niaga Regional Bali guna memastikan energi subsidi jatuh ke tangan yang berhak.
Sinergi lintas sektor tersebut dikemas dalam agenda silaturahmi dan koordinasi yang berlangsung di kawasan Duta Orchid Garden, Denpasar Timur, Rabu (29/4/2026).
Direktur Intelkam Polda Bali, Andy Ervyn, menekankan bahwa kolaborasi antara aparat penegak hukum, penyedia energi, dan pelaku usaha adalah kunci utama dalam menjaga stabilitas serta keamanan distribusi di lapangan.
“Penting untuk menjaga sinergi ini agar penyaluran energi subsidi berjalan tepat sasaran dan sesuai dengan regulasi yang berlaku,” tegas Andy Ervyn.
Stok Aman, Namun Konsumsi LPG Meningkat
Dalam pertemuan tersebut, pihak Pertamina memastikan bahwa ketersediaan BBM dan LPG untuk wilayah Bali saat ini dalam kondisi aman dan terkendali.
Pasokan yang bersumber dari terminal energi di Manggis dan Pesanggaran dipastikan lancar menyuplai jaringan SPBU, SPBE, hingga agen LPG di seluruh kabupaten/kota.
Namun, terdapat tren konsumsi yang menjadi sorotan. Di saat penggunaan BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar menunjukkan penurunan, permintaan terhadap LPG subsidi justru terus merangkak naik.
Fenomena ini memicu perlunya pengawasan yang lebih intensif di tingkat agen dan pangkalan.
Celah Penyalahgunaan Surat Rekomendasi
Salah satu poin krusial yang dibahas adalah adanya potensi celah hukum berupa penyalahgunaan surat rekomendasi oleh oknum tertentu.
Surat yang seharusnya digunakan untuk kepentingan mendesak atau kelompok tertentu, diduga sering dipakai untuk melakukan transaksi berulang yang tidak wajar.
“Ada potensi penyalahgunaan surat rekomendasi untuk transaksi berulang. Hal ini dapat mengganggu kuota distribusi subsidi jika tidak segera diantisipasi dengan pengawasan ketat,” ungkapnya.
Sebagai langkah mitigasi, Pertamina terus mengoptimalkan sistem QR Code melalui program ‘Subsidi Tepat’. Selain itu, pengecekan rutin terhadap kualitas dan kuantitas bahan bakar di SPBU terus dilakukan secara berkala.
Polda Bali berkomitmen melakukan pendekatan persuasif sekaligus tindakan tegas jika ditemukan penyimpangan yang merugikan masyarakat luas. (Kri-Kab).