Urai Anomali PAD, Banggar DPRD Klungkung -TAPD Gelar Rapat Khusus

KLUNGKUNG, KABARBALI.ID – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Klungkung menggelar rapat kerja khusus bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) eksekutif di Ruang Rapat Sabha Mandala DPRD Klungkung, Kamis (11/6/2026) sore.

Rapat tingkat tinggi ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Klungkung Anak Agung Gde Anom, sementara dari pihak eksekutif dihadiri langsung oleh Bupati Klungkung I Made Satria bersama Wakil Bupati Tjokorda Gde Surya Putra. Dan dihadiri anggota DPRD, jajaran TAPD Pemkab Klungkung.

Rapat strategis ini secara khusus membedah realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) anggaran tahun 2026 yang dinilai masih memerlukan intervensi serius pada sejumlah sektor, di samping mengevaluasi anomali kebocoran pajak tersembunyi.

Ketua DPRD Klungkung, Anak Agung Gde Anom mengatakan kehadiran pimpinan tertinggi dewan dan Bupati serta wakil ini untuk memastikan kinerja cepat OPD penghasil dan dibantu OPD non penghasil agar pendapatan daerah maksimal.

“kami berikan sejumlah catatan dan masukan kepada TAPD terkait langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk menggenjot PAD. Jadi fokus pembahasannya lebih kepada solusi bagaimana meningkatkan pendapatan daerah,” Katanya.

Berdasarkan, pemaparan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Klungkung, Nyoman Susanta, secara umum, Kondisi Keuangan Daerah Makro Kabupaten Klungkung berada dalam status yang sangat sehat.

Hingga April 2026, realisasi PAD telah menyentuh angka Rp 150,07 miliar atau setara 24,71 persen dari total target tahunan sebesar Rp 607,45 miliar.

Klungkung bahkan berhasil mencetak surplus sebesar Rp 4,24 miliar dibandingkan catatan kerugian pada periode yang sama di tahun 2025.

Sektor pariwisata yang kembali pulih menjadi lokomotif utama melalui sumbangan Pajak Hotel dan Restoran (PHR) sebesar Rp11,35 miliar.

Selain itu, pengelolaan kekayaan daerah melampaui target hingga 120,4 persen, diikuti performa masif RSUD Klungkung yang mencetak surplus retribusi sebesar Rp14,48 miliar serta retribusi tempat khusus parkir yang terealisasi 57,32 persen.

Defisit Pajak Hiburan dan Retribusi Rekreasi

Meski mencatatkan rapor hijau di sektor makro, legislatif menaruh perhatian serius terhadap sejumlah pos pendapatan yang mengalami status kritis dan anomali, antara lain :

• Defisit PBB Hiburan: Sektor pajak hiburan mengalami defisit sebesar Rp136 juta, yang mengindikasikan kuat adanya potensi ketidakpatuhan (tax evasion) dari para wajib pajak.
• Krisis Retribusi Rekreasi dan Olahraga: Dari target jumbo sebesar Rp131,88 miIiar, realisasinya baru menyentuh angka 5,09 persen atau baru mengumpulkan Rp5,7 miliar. Dewan menilai target ini mustahil tercapai tanpa adanya intervensi regulasi yang agresif.
• Kebocoran Lapangan: Maraknya baliho atau reklame tidak berizin serta masifnya kantong-kantong parkir liar yang tidak memberikan kontribusi sepeser pun ke kas daerah.
• Siklus PBB-P2: Capaian Pajak Bumi dan Bangunan baru menyentuh 7,66 persen, namun hal ini dinilai wajar karena siklus jatuh tempo pembayaran baru akan bergeser pada kuartal ketiga (Q3).

“Seluruh masukan dari anggota dewan telah dicatat dan segera diserahkan kepada tim koordinasi OPD penghasil. Optimalisasi PBB sektor makanan, minuman, serta pemberlakuan izin bersyarat untuk bangunan yang belum berizin akan menjadi prioritas jangka pendek kita,” tegas Bupati Klungkung, I Made Satria dalam rapat itu.

Gebrakan Modern: Manfaatkan Intelijen Data dan Gandeng UGM

Guna memutus mata rantai kebocoran anggaran dari hulu ke hilir, Pemkab Klungkung sepakat untuk mengadopsi cara kerja yang lebih modern dengan memanfaatkan taktik intelijen data.

Eksekutif akan menerapkan metode social listening dari media sosial serta menyinkronkan data bisnis lokal dengan Online Travel Agent (OTA) untuk mendeteksi keberadaan wajib pajak (WP) baru yang selama ini beroperasi secara tersembunyi.

Secara bertahap, Klungkung akan bermigrasi penuh ke ekosistem digital. Langkah konkretnya adalah pemasangan 50 unit tapping box di titik-titik transaksi wajib pajak secara acak untuk menjamin transparansi omset riil pelaku usaha. Sistem pencatatan tiket masuk objek wisata juga akan dirombak total menggunakan sistem e-ticketing terintegrasi.

Tak main-main, untuk mengoptimalkan sektor PBB-P2 dan peninjauan kembali Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) agar lebih realistis, Pemkab Klungkung menggandeng tim akademisi dari Fakultas Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (FPI UGM).

Di sisi lain, sinergi lintas instansi penegak hukum juga diperkuat. Pemkab menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Klungkung, menggandeng Bank BPD Bali untuk penyediaan infrastruktur pembayaran digital, serta berkolaborasi dengan KPP Pratama Gianyar lewat program Tax Unification Integration (TUI) guna menyinkronkan data potensi pajak pusat dan daerah.

Sinergi juga diperluas ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait PPAT, serta koordinasi dengan KSOP dan pemerintah desa adat terkait retribusi pelabuhan penyeberangan.

Reformasi OPD: Siapkan Sistem Reward, Punishment 

Ketua DPRD Kembali menambahkan, pihak dewan meminta eksekutif memformulasikan dengan tegas batasan antara OPD penghasil dan non-penghasil, serta melakukan evaluasi ketat terhadap target bulanan mereka.

“Kami mendorong adanya inovasi dan pemberian reward (penghargaan) bagi OPD yang sukses melampaui target, serta punishment (sanksi tegas) bagi OPD yang capaiannya jeblok. Koordinasi antara eksekutif dan legislatif harus berjalan rutin sebelum melangkah ke Aparat Penegak Hukum (APH),” paparnya.

Selain mengusulkan diferensiasi tarif retribusi parkir antara roda 2 dan roda 4 serta penempatan toll gate elektronik di Pasar Senggol Semarapura, dewan juga mendorong peningkatan kemandirian ekonomi desa dinas untuk menyokong kemandirian fiskal daerah.

Sebagai langkah evaluasi pamungkas, tim koordinasi Pemkab Klungkung dijadwalkan akan melakukan studi banding tata kelola keuangan ke sejumlah daerah di Bali yang memiliki performa PAD tinggi dan selalu memenuhi target, seperti Kabupaten Badung, Gianyar, dan Kota Denpasar. (Sta-Kab).