Redaksi
Rabu, 24 Juni 2026 10:58 WITA
.
3 menit membaca
DENPASAR, KABARBALI.ID – Gelombang aspirasi mahasiswa kembali memadati kawasan Renon. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Udayana bersama Aliansi Bali Bergerak menggelar aksi unjuk rasa di depan Pintu Masuk Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Bali, Senin (22/6/2026).
Kedatangan massa aksi tersebut diterima langsung oleh jajaran pimpinan dan anggota dewan. Di antaranya Wakil Ketua III DPRD Bali I Komang Nova Sewi Putra, Ketua Fraksi PDI Perjuangan I Made Supartha, Anggota Komisi I Anak Agung Gede Suyoga, serta Sekretaris DPRD Bali I Ketut Nayaka. Pengamanan ketat di lapangan dipimpin langsung oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Bali, I Dewa Nyoman Rai Dharmadi.
Dalam orasinya, perwakilan mahasiswa secara lantang menyuarakan berbagai persoalan multidimensi, mulai dari kemunduran kualitas demokrasi, komersialisasi pendidikan, ancaman lingkungan hidup, hingga lesunya kesejahteraan ekonomi masyarakat miskin kota dan desa.
Massa aksi menuntut lembaga legislatif daerah agar bertindak responsif dan tidak sekadar menjadi stempel kebijakan pemerintah pusat yang dinilai kontraproduktif terhadap hajat hidup rakyat banyak.
Ada hal menarik dalam dinamika aksi kali ini. Berbeda dengan protokoler audiensi biasa yang cenderung diarahkan ke ruang rapat dalam gedung, perwakilan BEM Universitas Udayana menolak keras opsi tersebut.
Massa aksi secara tegas menghendaki jalannya dialog dan penyampaian poin-poin aspirasi dilakukan secara terbuka di depan gerbang utama gedung rakyat, bukan di dalam gedung Wantilan DPRD Bali. Hal ini dilakukan demi menjaga transparansi jalannya komitmen kesepakatan bersama seluruh peserta aksi.
5 Poin Tuntutan Utama BEM Udayana & Aliansi Bali Bergerak
Gerakan mahasiswa ini mengkristalkan tuntutannya ke dalam lima klaster isu krusial berskala nasional dan daerah yang meliput:
1. Penolakan Regulasi: Menolak secara tegas draf RUU/UU Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang dinilai berpotensi mencederai iklim demokrasi.
2. Kritik Program Sektoral: Menuntut penghentian pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai membebani keuangan negara.
3. Beban Sektor Energi: Menolak kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berdampak langsung pada inflasi bahan pokok.
4. Soroti Kebijakan Pangan & Reforma Agraria: Mengkritisi program Swasembada Pangan komoditas tertentu yang berdampak meluas pada pembabatan hutan adat di Papua serta berbagai konflik agraria di daerah.
5. Krisis Ekonomi Mikro: Menyoroti fluktuasi nilai tukar rupiah yang melemah serta ketidakpastian kondisi ekonomi nasional saat ini.
Aksi penyampaian pendapat di muka umum tersebut berjalan dengan pengawalan ketat namun humanis dari aparat keamanan. Di akhir aksi, perwakilan mahasiswa menyerahkan berkas tuntutan kepada pimpinan DPRD Bali agar segera diteruskan ke pemerintah pusat serta ditindaklanjuti secara konkret dalam waktu dekat. (Kri-Kab).
