Ketut Suastika

KUA-PPAS RAPBD 2027 Bangli Resmi Disepakati, DPRD Minta Kebijakan Anggaran Berpihak pada Rakyat

BANGLI, KABARBALI.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangli bersama Pemerintah Kabupaten Bangli resmi menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) RAPBD Tahun Anggaran 2027. Kesepakatan strategis yang menjadi pijakan arah pembangunan daerah tersebut dituangkan dalam penandatanganan Nota Kesepakatan pada Rapat Paripurna DPRD Bangli, Selasa (11/8/2026). Rapat Paripurna dipimpin […]

2 minggu lalu

Pimpinan DPRD Bangli Hadiri Pelantikan Sembilan Perbekel Masa Jabatan 2026–2034, Tegaskan Komitmen Sinergi Desa-Daerah

BANGLI, KABARBALI.ID – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangli menghadiri acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sembilan Perbekel (Kepala Desa) Periode 2026–2034. Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta di Gedung Bhukti Mukti Bhakti (BMB) Kantor Bupati Bangli, Selasa (21/7/2026). Jajaran pimpinan legislatif yang hadir meliputi Ketua DPRD Kabupaten […]

1 bulan lalu

Setujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, DPRD Bangli Berikan Sejumlah Catatan

BANGLI, KABARBALI.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangli menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna yang mengagendakan penyampaian laporan gabungan komisi-komisi di Gedung DPRD Bangli, Jumat (17/7/2026). Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Bangli […]

1 bulan lalu

Belanja Pegawai APBD Bangli 2027 Bengkak hingga 36 Persen, Ketua DPRD ; Tingkatkan PAD

BANGLI, KABARBALI.ID – Struktur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2027 menghadapi tantangan regulasi yang berat. Alokasi pos belanja pegawai dinilai terlalu gemuk karena diproyeksikan menyedot porsi hingga 36 persen dari total kapasitas anggaran daerah. Padahal, berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan […]

2 bulan lalu