Redaksi
Kamis, 16 Juli 2026 09:12 WITA
.
3 menit membaca
DENPASAR, KABARBALI.ID – Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menjajaki kerja sama strategis di sektor kepariwisataan. Langkah ini ditandai dengan pertemuan antara Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Dr. Johannes Victor Mailangkay di Ruang Rapat Gubernur Bali, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Rabu (15/7/2026).
Kunjungan kerja jajaran Pemprov Sulut ini difokuskan untuk mempelajari pengalaman Bali dalam membangun regulasi, penataan destinasi, serta tata kelola pariwisata yang berkelanjutan dan berbasis kemasyarakatan.
Wagub Sulut, Johannes Victor Mailangkay, mengungkapkan bahwa keberhasilan Bali merupakan referensi penting bagi pihaknya yang saat ini tengah mengakselerasi pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Likupang. Terlebih, rekam jejak Giri Prasta saat memimpin Kabupaten Badung dinilai berhasil mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) secara signifikan lewat sektor pariwisata.
“Kami datang untuk menimba pengalaman dari Bali. Kami masih membutuhkan banyak masukan, baik terkait pengembangan tradisi yang menjadi daya tarik wisata maupun penguatan regulasi karena Bali telah memiliki pengalaman yang sangat baik,” ujar Victor Mailangkay.
Victor menambahkan, selain memiliki penerbangan langsung dari Manado ke sejumlah kota di Tiongkok untuk menggaet wisatawan mancanegara, Likupang kini juga telah didukung fasilitas Politeknik Pariwisata dari pemerintah pusat guna memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM).
Merespons hal tersebut, Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta menyambut baik inisiatif kolaborasi antardaerah tersebut. Menurutnya, arah pembangunan kepariwisataan nasional saat ini harus digeser, dari sekadar mengejar kuantitas atau jumlah kunjungan wisatawan menuju peningkatan kualitas destinasi (quality tourism).
Giri Prasta menegaskan, kunci utama dalam membangun destinasi yang berdaya saing global adalah ketegasan penataan kawasan yang meliputi pembagian zona inti, zona penyangga, serta kejelasan wewenang badan pengelola. Selain penataan fisik, sektor yang paling krusial untuk diperkuat adalah desa wisata.
“Kalau ingin meningkatkan kualitas pariwisata, sebaiknya mengembangkan desa wisata. Contohnya Desa Kutuh di Kabupaten Badung yang mengelola Pantai Pandawa. Dahulu desa itu termasuk desa miskin, tetapi kini menjadi salah satu desa yang paling maju karena mampu mengelola potensi wisatanya dengan baik,” kata Giri Prasta.
Mantan Bupati Badung dua periode ini memaparkan, keberhasilan transformasi Desa Kutuh bertumpu pada solidnya koordinasi profesional di antara empat banjar yang ada, sehingga manfaat ekonominya benar-benar mengalir langsung ke masyarakat lokal. Pengalaman empiris inilah yang diharapkan dapat menjadi referensi bagi Sulut dalam membangun KEK Likupang.
Di samping itu, Giri Prasta juga mengingatkan adanya peluang besar dari perubahan regulasi nasional melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025. Regulasi baru tersebut memberikan ruang yang lebih luas bagi daerah untuk mengembangkan sektor pariwisata, termasuk industri Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions (MICE).
“Bali dan Sulawesi Utara bisa menjalin kerja sama yang apik. Tujuannya tentu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika memang ada skema kerja sama yang baik, saya berharap dapat segera disepakati,” pungkasnya. (Mul-Kab).
