Redaksi
Selasa, 23 Juni 2026 08:57 WITA
.
2 menit membaca
DENPASAR, KABARBALI.ID – Pemerintah Provinsi Bali melalui Tim Pembina Posyandu Provinsi resmi menggelar kegiatan Bina Posyandu Angkatan Ke-7. Langkah strategis ini diambil guna memperkuat kapasitas, menyamakan persepsi, serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan taktis para pengurus posyandu di tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan, hingga desa di seluruh wilayah Kabupaten Klungkung.
Pelatihan intensif yang dipusatkan di UPTD Bapelkesmas Provinsi Bali, Denpasar ini dijadwalkan berlangsung selama tiga hari penuh, terhitung mulai Senin, 22 Juni 2026 hingga Rabu, 24 Juni 2026 mendatang.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil (PMD Dukcapil) Provinsi Bali, I Made Dwi Dewata, mengonfirmasi bahwa agenda angkatan ketujuh ini menyasar 96 peserta fungsional. Seluruh instrumen penggerak dari Bumi Serombotan dihadirkan, termasuk Ketua dan Sekretaris Tim Penggerak (TP) Posyandu Kabupaten Klungkung yang secara ex-officio dijabat oleh istri Bupati dan Wakil Bupati Klungkung.
“Perlu ada penyamaan persepsi dari seluruh jajaran Tim Pembina Posyandu mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, hingga desa,” tegas I Made Dwi Dewata, Senin (22/6/2026).
Salah satu agenda utama dalam pembinaan ini adalah sosialisasi masif mengenai peralihan peran posyandu. Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2024, fungsi posyandu kini mengalami lompatan besar.
Pengarah TP Posyandu Provinsi Bali, Putu Anom Agustina, memaparkan bahwa posyandu masa kini tidak lagi sekadar menjadi tempat menimbang balita atau memeriksa kesehatan ibu hamil semata. Wadah ini dirombak total menjadi pusat integrasi program pemerintah di tingkat akar rumput yang mencakup 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Berikut adalah 6 bidang pelayanan dasar terpadu yang kini melekat pada transformasi posyandu:
• Bidang Kesehatan: Layanan pemantauan tumbuh kembang dan gizi dasar masyarakat.
• Bidang Pendidikan: Pendekatan edukasi dini dan pola asuh keluarga.
• Bidang Sosial: Pendataan dan penyaluran stimulus asistensi kemasyarakatan.
• Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Pemantauan sanitasi serta kualitas lingkungan permukiman.
• Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat: Penguatan deteksi dini potensi konflik atau masalah sosial lingkungan.
Sepanjang tiga hari pelaksanaan pogram, ke-96 peserta digembleng dengan berbagai materi regulasi, kebijakan implementasi, isu-isu strategis, hingga bimbingan teknis penyusunan rencana kerja tindak lanjut (RKTL). Seluruh pemateri dihadirkan langsung dari perangkat daerah teknis terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
Melalui penguatan kapasitas berlapis ini, jajaran pengurus posyandu di Kabupaten Klungkung diharapkan mampu menjalankan fungsi pembinaan secara mandiri dan optimal. Muaranya, program-program pembangunan yang dicanangkan pemerintah pusat dan daerah dapat dieksekusi secara lebih efektif, terkoordinatif, dan tepat sasaran di tingkat banjar maupun desa. (Rls-Kab).
