Redaksi
Sabtu, 20 Juni 2026 15:40 WITA
.
2 menit membaca
BULELENG, KABARBALI.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buleleng memberikan lampu hijau terhadap rencana strategis pembukaan rute penerbangan pesawat air (seaplane) untuk melayani jalur pariwisata premium.
Langkah integrasi moda transportasi ini dinilai menjadi solusi konkret untuk memecahkan hambatan geografis aksesibilitas menuju kawasan destinasi wisata di bagian utara Pulau Dewata.
Dukungan tersebut ditegaskan oleh Anggota DPRD Buleleng, Putu Suastika, S.E., yang hadir mewakili Ketua DPRD Buleleng dalam Rapat Pengumpulan Data Pengukuran Willingness To Pay (WTP) wisatawan terhadap moda transportasi Seaplane di Naya Gawana Resort & Spa, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, Jumat (19/6/2026).
Agenda riset lapangan ini diinisiasi oleh Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda (PTIM) yang bekerja sama secara akademis dengan Universitas Udayana (Unud). Survei WTP ini bertujuan memetakan kesediaan finansial dan animo riil turis mancanegara maupun domestik terhadap ongkos layanan penerbangan air yang efisien.
Putu Suastika memaparkan, rencana pengoperasian pesawat yang mendarat di permukaan laut ini bukan sekadar wacana mentah. Secara regulasi hukum daerah, megaproyek penunjang transportasi udara-laut ini telah mengantongi legalitas resmi dalam pemetaan wilayah.
“Pengembangan transportasi Seaplane ini berjalan beriringan dengan arah kebijakan pembangunan daerah jangka panjang. Melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Buleleng Tahun 2024–2044, kita sudah mengakomodasi ruang pengembangan sarana dan prasarana penunjang pendaratan pesawat air di Kecamatan Gerokgak sesuai kajian teknis,” jelas Putu Suastika.
DPRD Buleleng memandang hadirnya seaplane sebagai lompatan besar bagi ekosistem pariwisata daerah. Transportasi ini menawarkan alternatif perjalanan yang cepat untuk memotong durasi perjalanan darat dari Bandara Ngurah Rai yang kerap memakan waktu hingga 3–4 jam akibat titik kemacetan.
Rapat pengumpulan data ini digelar secara hibrida memanfaatkan platform Zoom Meeting guna menyerap masukan primer secara komparatif dari pelaku industri pariwisata nasional.
Sejumlah instansi strategis tercatat hadir memberikan data pendukung eksekusi kebijakan, antara lain perwakilan Kementerian Perhubungan, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Buleleng, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Buleleng, tim peneliti Universitas Udayana, serta para pengusaha hotel dan pemangku kepentingan kepariwisataan setempat. (Kar-Kab).
