Redaksi
Minggu, 5 Juli 2026 09:18 WITA
.
2 menit membaca
BADUNG, KABARBALI.ID – Kualitas pelayanan publik di Pulau Dewata kini menjadi pertaruhan besar di panggung internasional. Dengan lonjakan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) yang hampir menyentuh angka 7 juta kunjungan sepanjang tahun 2025, setiap malapraktik atau kelalaian pelayanan sekecil apa pun di lapangan dinilai bisa langsung merusak reputasi Bali di mata dunia.
Peringatan tegas tersebut dilontarkan Gubernur Bali, Wayan Koster, saat membuka Bazar Pelayanan Publik 2026 yang diinisiasi oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali di Shelter Kebencanaan Baruna, Pantai Kuta, Badung, Sabtu (4/7/2026).
Acara sinergis ini dihadiri langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Bali Setiawan Budi Cahyono, Sekda Bali Dewa Made Indra, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, Wakil Bupati Bagus Alit Sucipta, serta jajaran Forkopimda Bali.
Gubernur Koster secara blak-blakan menyoroti sektor keimigrasian sebagai salah satu lini paling krusial yang menanggung beban kerja tertinggi di Indonesia akibat membeludaknya turis asing. Menurutnya, urusan keimigrasian tidak bisa lagi dipandang sebelah mata sebagai tugas kementerian atau lembaga vertikal semata, melainkan wajib dikepung dengan sinergi lokal secara total.
“Pelayanan adalah kebutuhan utama masyarakat. Kita harus responsif terhadap aspirasi yang semakin cepat, serta mampu mengimbangi dinamika di lapangan. Ingat, posisi Bali sebagai destinasi dunia membuat masalah pelayanan publik sekecil apa pun cepat viral ke tingkat nasional dan internasional. Kalau kita salah dalam memberikan pelayanan, maka akan sangat berdampak bagi pariwisata Bali,” tegas Koster secara lugas dalam sambutannya, Sabtu (4/7/2026).
Koster mengapresiasi terobosan hukum Kejati Bali yang mau turun gunung mendekatkan pelayanan ke pesisir pantai. Namun, politisi senior ini menitip pesan keras agar ruang pelayanan terpadu satu pintu ini tidak sekadar menjadi ajang pameran atau kosmetik seremonial yang hangat-hangat tahi ayam.
“Ini langkah yang tepat untuk mendorong peningkatan layanan publik. Namun, saya ingatkan, jangan berhenti sampai di sini saja. Harus ditindaklanjuti secara konsisten dan berkelanjutan,” sentil Koster.
Merespons tantangan gubernur, Kajati Bali Setiawan Budi Cahyono menegaskan bahwa Bazar Pelayanan Publik ini merupakan manifestasi nyata dari komitmen korps Adhyaksa dalam memotong jalur birokrasi yang rumit menjadi transparan dan akuntabel.
Layanan ini sengaja mengintegrasikan administrasi kependudukan, perpajakan, perbankan, fasilitas kesehatan, hingga konsultasi hukum gratis dari berbagai instansi, BUMN, dan penegak hukum di satu lokasi terpadu.
“Kami berharap masyarakat dan ekspatriat dapat memanfaatkan layanan terintegrasi ini dengan baik. Kami menggaransi semua pelayanan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Ke depan, kami harap program ini bisa berkelanjutan dan diperluas ke wilayah kabupaten lain di Bali, tidak hanya mandek di Kuta,” kata Setiawan Budi Cahyono. (Rls-Kab).
