Redaksi
Minggu, 5 Juli 2026 09:35 WITA
.
3 menit membaca
DENPASAR, KABARBALI.ID – Menanggapi derasnya simpang siur informasi dan pemberitaan menyesatkan di jagat media sosial belakangan ini, Pemerintah Provinsi Bali akhirnya angkat bicara demi meluruskan persepsi publik. Gubernur Bali, Wayan Koster, secara resmi menegaskan komitmen penuh dan dukungan totalnya terhadap seluruh kebijakan serta program strategis yang diusung Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto.
Langkah ini diambil sekaligus sebagai bukti nyata bahwa jajaran eksekutif di Pulau Dewata sangat memahami tatanan bernegara, di mana azas kesatuan komando antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib berjalan selaras demi kesejahteraan rakyat.
Gubernur Koster menyampaikan bahwa urusan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia bersifat tunggal. Sebagai kepala daerah, dirinya memiliki kewajiban konstitusional untuk mengamankan dan menyukseskan program prioritas nasional di tingkat regional.
“Pemerintahan kita ini hanya satu, meliputi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Di mana Pemerintah Daerah dan Kepala Daerah memiliki kewajiban penuh untuk melaksanakan kebijakan dan program strategis pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto. Penegasan ini sengaja kami sampaikan untuk meluruskan pemberitaan keliru di media sosial agar masyarakat Bali memperoleh pemahaman yang benar dan objektif,” tegas Gubernur Koster dalam keterangan resminya, Minggu (5/7/2026).
Baca Juga: Modus Baru Kriminal Kuta: Cium Bau Enak, Turis India Malah Kena Gendam Rp23,3 Juta Lenyap Sekejap
Bukan sekadar omon-omon politik, dukungan Pemprov Bali di bawah komando Koster dibuktikan dengan draf langkah taktis penyediaan aset lahan skala masif di 9 kabupaten/kota se-Bali yang dialokasikan khusus untuk tiga program unggulan Presiden Prabowo Subianto, antara lain:
Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Pemprov Bali telah resmi mengajukan penyediaan lahan seluas 7,1 Hektar kepada Kepala Badan Gizi Nasional sejak tanggal 20 Mei 2025 lalu. Lahan ini nantinya akan digunakan sebagai pusat fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh kabupaten/kota se-Bali.
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih: Guna menggedor ekonomi kerakyatan, Pemprov Bali juga mengamankan lahan seluas lebih dari 2 Hektar di berbagai titik strategis kabupaten/kota se-Bali sebagai wadah pembangunan infrastruktur koperasi terpadu ini.
Sekolah Rakyat Karangasem: Untuk klaster pendidikan ramah kemiskinan, Pemprov Bali telah menghibahkan lahan seluas 5,67 Hektar di Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem. Saat ini, proyek fisik bangunan Sekolah Rakyat tersebut dikonfirmasi sudah hampir rampung dan tim lapangan tengah melakukan persiapan matang untuk penerimaan siswa baru angkatan pertama.
Guna menjamin eksekusi di lapangan berjalan mulus tanpa hambatan birokrasi, Gubernur Koster menegaskan sejak awal dirinya telah mengeluarkan instruksi khusus kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra, beserta seluruh Kepala Perangkat Daerah terkait.
Jajaran dinas diminta bergerak cepat melakukan koordinasi intensif secara vertikal dengan kementerian di Pemerintah Pusat serta koordinasi horizontal dengan jajaran Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali.
“Kami mengajak seluruh komponen masyarakat Bali, termasuk para pegiat media sosial dan netizen, agar lebih mengedepankan produk informasi yang akurat, objektif, dan bertanggung jawab. Khusus kepada masyarakat luas, jangan mudah terprovokasi atau terpengaruh oleh isu-isu liar yang menyesatkan. Mari kita bersatu padu mendukung dan menyukseskan bersama program strategis nasional demi kemajuan Bali dan Indonesia,” pungkas Koster. (Rls-Kab)
