Redaksi
Rabu, 1 Juli 2026 17:37 WITA
.
3 menit membaca
LONDON, KABARBALI.ID – Gubernur Bali, Wayan Koster, menghadiri rangkaian acara utama London Climate Action Week (LCAW) 2026 yang berlangsung di London, Inggris, Selasa (23/6/2026).
Kehadiran orang nomor satu di Pemprov Bali ini mencuri perhatian dunia internasional karena ia menjadi satu-satunya kepala daerah tingkat gubernur dari benua Asia yang hadir dalam forum iklim global tersebut.
Pertemuan bergengsi yang berlangsung sejak pukul 08.00 hingga 11.00 waktu setempat ini dihadiri lebih dari 200 peserta. KTT ini mengumpulkan 26 kepala daerah (terdiri dari 8 gubernur dan para wali kota), perwakilan pembuat kebijakan, lembaga filantropi internasional, komunitas lingkungan, serta partisipan lintas benua dari Amerika, Amerika Latin, Eropa, Afrika, dan Asia.
Agenda utama LCAW 2026 dibuka dengan sambutan dari Pendiri Bloomberg Philanthropies, Michael Bloomberg, dan dilanjutkan dengan pidato terstruktur oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Yang Mulia António Guterres.
Dalam pidatonya, Sekjen PBB António Guterres menyoroti krisis energi dan ancaman iklim sistemis akibat tingginya ketergantungan global terhadap bahan bakar fosil. Guterres menegaskan, transisi menuju energi terbarukan bukan lagi sekadar opsi pemenuhan kebutuhan lingkungan, melainkan sudah menjadi bagian dari strategi ekonomi mutakhir dan keamanan nasional.
Selain mendesak pengurangan emisi gas metana secara masif, Sekjen PBB secara khusus menyoroti dampak ledakan perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) terhadap lonjakan konsumsi energi dunia. Ia menyerukan agar seluruh pusat data (data center) di dunia wajib bertransformasi menggunakan energi terbarukan secara penuh pada tahun 2030.
“Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Keberhasilan aksi iklim nyata memerlukan kolaborasi hulu-hilir antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak swasta, investor, lembaga filantropi, akademisi, hingga masyarakat sipil,” tegas António Guterres.
Merespons arahan strategis Sekjen PBB, Gubernur Bali Wayan Koster memaparkan bahwa Provinsi Bali telah melangkah lebih maju dalam menerapkan peta jalan pembangunan yang ramah lingkungan. Seluruh kebijakan tersebut diikat dalam visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.
Di hadapan delegasi dunia, Koster memaparkan lima regulasi hijau yang telah diterapkan di Bali, antara lain:
• Pergub Bali No. 45/2019 tentang Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih.
• Pergub Bali No. 48/2019 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.
• Pergub Bali No. 97/2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai.
• Perda Provinsi Bali No. 8/2019 tentang Sistem Pertanian Organik.
• Pergub Bali No. 24/2020 tentang Perlindungan Danau, Mata Air, Sungai, dan Laut.
“Rangkaian regulasi ini merupakan instrumen konkret dari Pemprov Bali untuk menurunkan emisi karbon secara progresif. Kami berkomitmen mempercepat pencapaian target Net Zero Emission (NZE) Bali pada tahun 2045, atau 15 tahun lebih cepat dari target nasional Indonesia di tahun 2060,” terang Wayan Koster.
Dalam kesempatan langka tersebut, Gubernur Koster juga mendapatkan ruang untuk berbincang singkat dan bertukar pikiran dengan Sekjen PBB António Guterres serta Michael Bloomberg. Kedua tokoh dunia itu menyampaikan apresiasi tinggi atas komitmen regulasi lingkungan yang nyata dari Bali.
Usai acara utama, Gubernur Koster melanjutkan agenda diplomasinya pada pukul 13.30–15.30 dengan menghadiri Local Climate Action Summit. Forum ini secara khusus membedah contoh praktik terbaik (best practices) kebijakan daerah dari berbagai belahan dunia terkait energi bersih, kesehatan masyarakat, dan ketahanan infrastruktur.
Menutup rangkaian diplomasi iklimnya pada pukul 15.45–17.00, Koster menghadiri Dialog Negara Bagian dan Wilayah Under2 Coalition. Dalam pertemuan tingkat menteri dan pemimpin regional tersebut, Gubernur Bali ikut merumuskan strategi bersama terkait ketahanan energi serta pengembangan sistem pasokan energi bersih yang terjangkau guna mendukung industrialisasi berkelanjutan di masa depan. (Rls-Kab)
