Redaksi
Jumat, 4 September 2026 12:57 WITA
.
2 menit membaca
BANGLI, KABARBALI.ID – Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta menyambut positif rencana Gubernur Bali I Wayan Koster untuk menyerahkan secara penuh pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Bangklet berkapasitas 1 MWp (Mega Watt peak) di Desa Kayubihi, Kecamatan Bangli, kepada PT PLN (Persero) Bali.
Sedana Arta mengakui, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangli selama ini belum mampu mengelola secara optimal dan profesional pembangkit energi ramah lingkungan yang beroperasi sejak tahun 2013 tersebut.
Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni serta besarnya biaya perawatan perangkat menjadi kendala utama daerah dalam mengoperasikan PLTS yang dibangun melalui anggaran APBN Kementerian ESDM itu.
“Pemerintah daerah masih terbentur ketersediaan SDM yang mumpuni untuk pengelolaan PLTS tersebut. Untuk maintenance PLTS butuh anggaran besar,” ujar Sedana Arta, Kamis (3/9/2026).
Berdasarkan data teknis, PLTS yang berdiri di atas lahan milik Pemkab Bangli seluas 1 hektar lebih ini ditopang oleh 5.004 unit panel surya. Namun, saat ini hanya 1.512 panel yang berfungsi dengan baik akibat terkendala kerusakan pada unit inverter.
Dari puluhan inverter yang terpasang, kini hanya tersisa 14 unit yang masih beroperasi. Sebagian besar alat mengalami kerusakan akibat faktor usia, serta 12 unit inverter lainnya rusak parah usai disambar petir pada April 2026 lalu.
Kondisi ini memicu penurunan drastis pada produksi daya listrik. Pembangkit yang saat ini dikelola oleh Perseroda Bhukti Mukti Bhakti (BMB) Bangli tersebut kini hanya mampu memproduksi listrik berkisar 20.000 hingga 25.000 kWh per bulan.
Padahal, ketika seluruh komponen berfungsi normal dan cuaca mendukung, PLTS Bangklet pernah mencatatkan produksi puncak hingga 100.000 kWh per bulan pada tahun 2019.
Dengan diambil alih oleh PT PLN (Persero), Sedana Arta meyakini pengelolaan PLTS Bangklet akan jauh lebih profesional dan efektif karena PLN memiliki kompetensi teknis serta sarana pendukung di bidang ketenagakerjaan dan kelistrikan.
Meskipun mekanisme skema pengalihan masih dalam tahap pembahasan lintas instansi, Pemkab Bangli optimistis tetap mendapatkan manfaat ekonomi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Mungkin kita dapat pemasukan dari sewa lahannya, karena lahan seluas 1 hektar tersebut merupakan aset milik Pemkab Bangli,” pungkas Bupati terkaya di Bali ini. (Sam-Kab).
