Redaksi
Selasa, 14 April 2026 10:02 WITA
.
2 menit membaca
BADUNG, KABARBALI.id – Gelombang protes keras pecah di Desa Penarungan, Kecamatan Mengwi, Badung. Warga setempat secara tegas menolak pemanfaatan lahan milik Pemkab Badung yang diproyeksikan sebagai Taman Bung Karno untuk dijadikan sentra pengolahan kompos atau tempat penampungan sementara sampah organik.
Aksi penolakan ini memuncak pada Sabtu (11/4/2026), di mana warga memasang buis beton dan tumpukan karung pasir di akses utama menuju lokasi. Akibatnya, kendaraan pengangkut sampah dan alat berat ekskavator milik Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Badung tertahan dan tidak bisa memasuki area.
Kemarahan warga dipicu oleh masuknya belasan truk pengangkut cacahan sampah organik sejak Minggu pekan lalu tanpa adanya pemberitahuan maupun sosialisasi kepada masyarakat setempat.
“Kami kaget, tiba-tiba banyak truk masuk. Masalahnya, belum ada sosialisasi atau informasi sama sekali ke warga sebelumnya,” ujar salah seorang warga dengan nada kecewa.
Sikap tegas warga juga dipertegas dengan bentangan spanduk besar di pertigaan jalan yang bertuliskan: “Ini Kawasan Desa Wisata, Bukan Tempat Pembuangan Sampah”. Hal ini merujuk pada komitmen masyarakat yang sedang membangun citra Penarungan sebagai destinasi wisata hijau.
Bendesa Adat Penarungan, I Made Widiada, membenarkan adanya gejolak tersebut. Ia menilai pemerintah kurang menghargai kedaulatan masyarakat adat karena tidak melakukan koordinasi formal maupun informal sebelum memulai operasional.
“Masyarakat merasa tidak dihargai. Kami berkomitmen menjaga kesucian lingkungan Penarungan sebagai desa wisata. Seandainya ada dialog dari awal, ceritanya mungkin akan berbeda,” jelas Widiada.
Guna mendinginkan suasana, pertemuan darurat yang melibatkan perwakilan warga, desa adat, dinas terkait, hingga kepolisian direncanakan akan segera digelar. Dialog ini diharapkan menjadi jalan tengah untuk menangani darurat sampah di Badung tanpa menciderai kenyamanan desa wisata.
“Astungkara, jika komunikasinya bagus dan masyarakat paham, pasti ada jalan keluar. Yang terpenting, warga kami diajak dialog dulu,” pungkas Made Widiada optimis. (Gus-Kab).
