Redaksi
Rabu, 15 Juli 2026 16:49 WITA
.
3 menit membaca
KLUNGKUNG, KABARBALI.ID – Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Kabupaten Klungkung menyampaikan pemandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2025. Di balik apresiasi atas raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), fraksi ini memberikan catatan kritis mengenai ketergantungan fiskal pusat dan masalah krusial di pariwisata Nusa Penida.
Pemandangan umum tersebut dibacakan oleh Sekretaris Fraksi Gerindra, I Wayan Suarta, SE., MAP, dalam Sidang Paripurna I Masa Persidangan III di Gedung DPRD Klungkung, Rabu (15/7/2026).
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Klungkung Anak Agung Gde Anom serta dihadiri Bupati Klungkung I Made Satria dan jajaran Forkopimda.
Fraksi Gerindra mengawali pandangannya dengan memberikan apresiasi tinggi kepada Bupati I Made Satria beserta jajaran eksekutif atas ketepatan waktu penyerahan dokumen Ranperda. Gerindra juga mengucapkan selamat atas keberhasilan Pemkab Klungkung mempertahankan opini WTP dari BPK RI untuk yang ke-11 kalinya. Namun, evaluasi mendalam tetap diberikan pada postur pendapatan dan belanja daerah.
Berdasarkan postur APBD TA 2025, realisasi Pendapatan Daerah Klungkung mentok di angka Rp1,4 triliun dari target yang dipasang sebesar Rp1,5 triliun. Dari capaian tersebut, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya menyumbang Rp495 miliar, sedangkan porsi terbesar yakni Rp947 miliar merupakan dana transfer dari pemerintah pusat.
“Struktur anggaran ini menunjukkan postur keuangan kita masih sangat tergantung pada pemerintah pusat melalui pendapatan transfer. Ke depan, kami berharap eksekutif melahirkan inovasi yang lebih progresif untuk mendongkrak PAD,” ujar Wayan Suarta.
Sorotan juga diarahkan pada efisiensi belanja daerah yang rata-rata tidak mencapai target 100 persen. Belanja barang dan jasa tercatat hanya terealisasi sebesar 88,79 persen. Menurut Gerindra, realisasi sektor belanja ini semestinya bisa dimaksimalkan karena dampaknya bersentuhan langsung dengan perputaran ekonomi masyarakat bawah.
Selain itu, serapan belanja modal—terutama untuk sektor vital seperti infrastruktur jalan, jaringan, dan irigasi—juga terhambat dan hanya mencapai 84,32 persen pada akhir tahun anggaran.
Seiring melesatnya pertumbuhan sektor pariwisata di Nusa Penida, Fraksi Gerindra mendesak pemerintah daerah segera mengantisipasi lonjakan beban wilayah publik. Tiga layanan dasar yang mendesak untuk ditingkatkan adalah akses jalan, pasokan listrik, dan ketersediaan air bersih bagi wisatawan maupun warga lokal.
Tak kalah krusial, Gerindra juga mempertanyakan komitmen dan langkah nyata Bupati Klungkung dalam menambal keran kebocoran pemungutan retribusi daerah. “Kami meminta penjelasan mengenai strategi konkret untuk mengatasi kebocoran pemungutan retribusi wisatawan di Nusa Penida serta retribusi pasar, baik yang berada di daratan maupun kepulauan,” tegasnya.
Catatan terakhir yang disampaikan adalah fenomena kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi di Kecamatan Nusa Penida belakangan ini. Kondisi ini dinilai memicu keresahan sosial dan mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat serta kenyamanan pariwisata. Gerindra meminta Bupati Klungkung membeberkan solusi cepat untuk mengatasi krisis energi di wilayah kepulauan tersebut.
Menutup pemandangan umumnya, Fraksi Gerindra mengingatkan eksekutif agar segera menuntaskan seluruh poin rekomendasi DPRD atas Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI demi menjaga kualitas tata kelola keuangan Klungkung ke depan. (Sta-Kab).
