Redaksi
Rabu, 6 Mei 2026 08:34 WITA
.
2 menit membaca
BADUNG, KABARBALI.ID – Pemerintah Kabupaten Badung mulai memperketat akurasi penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui transformasi digital. Dengan mengandalkan Identitas Kependudukan Digital (IKD), Pemkab Badung menargetkan layanan sosial yang lebih transparan dan tepat sasaran.
Langkah ini diawali dengan aktivasi IKD massal dan sosialisasi piloting digitalisasi bansos yang digelar serentak di enam kecamatan pada Selasa (5/5/2026).
Kepala Dinas Sosial Badung, I Gde Eka Sudarwitha, mengungkapkan bahwa Kabupaten Badung dipilih menjadi lokasi percontohan (piloting) nasional untuk digitalisasi bansos. Sistem ini nantinya akan mengintegrasikan seluruh program bantuan ke dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional.
“Melalui sistem ini, seluruh data penerima manfaat akan terhubung, sehingga meminimalisir kesalahan dan meningkatkan ketepatan sasaran,” ujar Sudarwitha, Selasa (5/5/2026).
Program yang akan terintegrasi mencakup Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan, layanan BPJS Kesehatan, hingga bantuan pendidikan seperti Program Indonesia Pintar. Digitalisasi ini bertujuan utama untuk menghindari kebocoran data dan memastikan bantuan benar-benar sampai ke tangan yang berhak.
Untuk mendukung kelancaran program, sebanyak 1.444 agen pendamping yang terdiri dari tokoh masyarakat hingga kepala dusun dikerahkan untuk membantu warga melakukan pemutakhiran data secara mandiri melalui portal perlindungan sosial.
Kepala Disdukcapil Badung, I Nyoman Rudiarta, menyebutkan bahwa hingga saat ini baru sekitar 46 persen agen yang mengaktifkan IKD. Oleh karena itu, percepatan aktivasi dilakukan di kantor camat hingga kantor desa agar target segera tercapai.
“Kedepan, IKD akan dilengkapi dengan berbagai fitur, termasuk integrasi dengan layanan lintas sektor seperti PLN, Samsat, perbankan, hingga BPJS,” tutur Rudiarta.
Integrasi ini memungkinkan pemerintah melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat secara komprehensif hanya melalui satu identitas digital.
