Redaksi
Rabu, 1 Juli 2026 18:11 WITA
.
3 menit membaca
JAKARTA, KABARBALI.ID – Provinsi Bali resmi ditunjuk oleh pemerintah pusat sebagai salah satu wilayah percontohan (piloting) dalam implementasi program transformasi perlindungan sosial berbasis digital. Merespons kepercayaan tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan kesiapannya untuk melakukan akselerasi taktis guna mempercepat target pendaftaran sistem jaring pengaman sosial baru ini di lapangan.
Komitmen tersebut ditegaskan Koster saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) dan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Perluasan Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (30/6/2026).
Rakor yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ini mengevaluasi progres digitalisasi bansos di 43 kabupaten/kota se-Indonesia. Selain itu, pertemuan juga mematangkan kesiapan rencana kunjungan kerja (kunker) Presiden RI untuk meninjau langsung progres program ini di Bali dan Surabaya pada Juli mendatang.
Gubernur Koster menyampaikan apresiasi atas penunjukan Bali sebagai role model nasional. Menurutnya, peralihan tata kelola bansos ke ranah digital merupakan langkah krusial untuk memastikan akuntabilitas dan efisiensi anggaran negara agar tepat sasaran (right-targeting).
Meskipun cetak biru (blueprint) tahapan telah disusun secara konkret, Koster mengakui bahwa capaian indikator pendaftaran di Bali dalam dua pekan terakhir belum maksimal akibat padatnya kalender hari raya keagamaan setempat.
“Sepulang dari rakor ini, kami akan tancap gas. Secara sistem, kami telah menyusun tahapan yang konkret untuk dilaksanakan. Bali ini kecil, jadi seharusnya bisa lebih cepat,” ujar Wayan Koster. Ia mematok target optimistis bahwa seluruh proses pendaftaran klaster wilayah Bali harus rampung paling lambat pada akhir Juli 2026.
Guna memastikan percepatan data berjalan lancar, Koster meminta dukungan penguatan jumlah agen pendamping di lapangan. Penambahan personel ini dinilai penting agar pergerakan validasi mampu menjangkau struktur masyarakat paling bawah hingga ke tingkat banjar dalam waktu singkat.
Rencana percepatan yang dipaparkan Bali mendapat respons positif dan apresiasi langsung dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut meminta seluruh kepala daerah percontohan menjaga soliditas antarsektor agar peluncuran program secara nasional bisa dipercepat.
“Paling lambat, saya harap akhir Agustus pendaftaran telah rampung sehingga peluncuran bisa dipercepat,” tegas Luhut di hadapan para kepala daerah.
Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memaparkan bahwa reformasi perlindungan sosial (perlinsos) ini digulirkan melalui pemanfaatan Digital Public Infrastructure (DPI). Langkah makro ini diproyeksikan menjadi cikal bakal atau embrio pembentukan teknologi pemerintahan yang terintegrasi atau Government Technology (GovTech) Indonesia.
Selain Luhut dan Tito, rakor strategis lintas sektoral ini juga dihadiri oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti. (Rls-Kab)
