Redaksi
Minggu, 9 Agustus 2026 19:19 WITA
.
2 menit membaca
KLUNGKUNG, KABARBALI.ID – Keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dipastikan tidak akan mematikan usaha warung kelontong maupun pedagang tradisional yang ada di desa.
Koperasi tersebut justru disiapkan sebagai kanal strategis untuk memperpendek jalur distribusi barang subsidi dan komoditas program pemerintah agar diterima masyarakat sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
Dukungan tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Ketut Mandia, menyikapi program penguatan Koperasi Merah Putih yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Mandia mengungkapkan, persoalan
utama yang dihadapi masyarakat selama ini adalah panjangnya rantai perdagangan komoditas pokok yang memicu kenaikan harga di tingkat konsumen akhir.
Sebagai contoh, HET LPG 3 kilogram di pangkalan resmi wilayah Bali ditetapkan sebesar Rp18.000 per tabung. Namun, ketika sampai di tingkat pengecer, harganya kerap melonjak di atas HET. Hal serupa terjadi pada Minyakita yang dipatok HET Rp15.700 per liter serta beras SPHP dari Bulog.
“Saya sangat mendukung Koperasi Merah Putih karena koperasi ini menjadi jalur distribusi barang-barang yang mendapat subsidi maupun pengendalian harga dari pemerintah. Jangan sampai pemerintah sudah mengeluarkan anggaran besar, tetapi ketika barang sampai kepada masyarakat harganya justru jauh lebih mahal,” ujar Mandia, Minggu (9/8/2026).
Menurut Mandia, jika Koperasi Merah Putih menerima pasokan langsung dari BUMN, Bulog, maupun distributor resmi, mata rantai perdagangan dapat dipangkas secara signifikan.
Selain memangkas harga, koperasi desa juga berfungsi sebagai kontrol sosial melalui pengumuman harga secara transparan. Keberadaan Koperasi Merah Putih dinilai sejalan dengan visi pembangunan ekonomi kerakyatan dari desa.
“Kalau Koperasi Merah Putih dikelola secara profesional, transparan, dan diawasi dengan baik, manfaatnya akan sangat besar. Subsidi pemerintah menjadi lebih tepat sasaran, masyarakat mendapatkan harga yang wajar, dan perputaran ekonomi juga terjadi di desa,” tegas legislator asal Klungkung tersebut. (Sta-Kab).
