Redaksi
Selasa, 21 Juli 2026 14:33 WITA
.
2 menit membaca
DENPASAR, KABARBALI.ID – Pemerintah Provinsi Bali bersama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pembangunan Wilayah Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin (20/7/2026). Rakor dipimpin langsung oleh Gubernur Bali Wayan Koster bersama Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk menyelaraskan program pembangunan pusat dan daerah.
Rakor tingkat tinggi ini dihadiri jajaran menteri Kabinet Merah Putih, di antaranya Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Ekraf Teuku Riefky Harsya, serta Wamen ATR/Waka BPN Ossy Dermawan.
Dalam paparannya, Gubernur Wayan Koster menyampaikan kinerja sektor pariwisata Bali yang kembali melesat sepanjang 2025 dengan total kunjungan mencapai 16,3 juta wisatawan (7,05 juta wisman dan 9,3 juta wisdom). Angka ini hampir empat kali lipat dari populasi krama Bali yang berkisar 4,5 juta jiwa.
Dengan kontribusi 45,8 persen terhadap wisman nasional dan rata-rata belanja USD 1.522 per kunjungan, perputaran ekonomi pariwisata Bali 2025 menembus Rp176 triliun. Capaian ini sukses mendongkrak pertumbuhan ekonomi Bali hingga 5,82 persen serta menekan angka kemiskinan menjadi 3,42 persen (terendah di Indonesia).
Di balik capaian megah tersebut, Koster menggarisbawahi berbagai masalah krusial: alih fungsi lahan, krisis air bersih di Karangasem dan Jembrana, krisis sampah, hingga kemacetan parah dan pelanggaran hukum oleh oknum wisatawan asing.
“Peningkatan kapasitas infrastruktur menjadi kunci menjaga daya saing dan keberlanjutan pariwisata Bali,” tegas Koster.
Sebagai solusi, Pemprov Bali memacu pengelolaan sampah berbasis sumber, ketahanan energi listrik berbasis gas, serta pengalihan beban jalan darat ke jalur logistik laut terintegrasi dari lintasan Ketapang–Gilimanuk hingga Karangasem.
Merespons pemaparan Gubernur Koster, Menko AHY menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk hadir memperkuat infrastruktur daerah tanpa menggerus kearifan lokal Bali.
“Kita akan terus mengecek progres melalui rakor lanjutan untuk memastikan semua tetap on track, satu visi, satu rencana, dan satu eksekusi,” ujar AHY.
Kementerian pusat mendapatkan penugasan khusus dalam ekosistem pembangunan Bali, antara lain:
• Transportasi & Mobilisasi: Pengembangan transportasi massal, kajian water taxi di kawasan Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar), studi kelayakan transportasi laut pesisir Bali Selatan, serta penyediaan armada pengumpan (feeder).
• Tata Ruang & Lingkungan: Pengendalian alih fungsi lahan, master plan pariwisata berkelanjutan, serta penguatan edukasi sampah berbasis sumber.
• Infrastruktur Sosial & Budaya: Pembangunan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan penataan kawasan berbasis budaya di Sesetan.
• Sinergi BUMN: Mengintegrasikan ekosistem aviasi dan pariwisata laut guna memperkuat konektivitas penerbangan maupun pelabuhan. (Rls-Kab)
