Redaksi
Rabu, 11 November 2026 07:57 WITA
.
2 menit membaca
KARANGASEM, KABARBALI.ID – Rencana penambahan investasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karangasem di Bank BPD Bali dan PT Jamkrida Bali Mandara menjadi sorotan tajam jajaran DPRD Kabupaten Karangasem.
Dalam Rapat Gabungan Komisi DPRD Karangasem yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyertaan Modal Tahun Anggaran 2027 pada Selasa (10/11/2026), para legislator mencecar eksekutif terkait kemampuan fiskal daerah, transparansi mekanisme perpindahan kepemilikan saham, hingga dampak konkret bagi masyarakat.
Anggota Wayan Sunarta mengingatkan agar penambahan modal tidak dipaksakan sehingga menjadi beban keuangan daerah, mengingat kemampuan fiskal antar-kabupaten di Bali tidak seragam.
“Saya khawatir kalau kabupaten terus menyertakan modal, sementara kemampuan keuangannya terbatas. Ini perlu pemerataan. Harus ada batasan penyertaan modal antarkabupaten sehingga tidak memberatkan daerah yang kemampuan fiskalnya lebih kecil,” ujar Sunarta.
Selain persoalan kapasitas fiskal, posisi Karangasem dalam perolehan dividen BPD Bali turut diperbincangkan. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Karangasem I Ketut Sedana Merta menjelaskan bahwa dari total dividen BPD Bali sebesar Rp46 miliar lebih, Pemkab Karangasem memperoleh bagian sekitar Rp13 miliar lebih atau setara 29,8 persen.
Kendati demikian, penjelasan Sekda belum sepenuhnya memuaskan dewan. Anggota DPRD Karangasem Sudanta secara mendalam meminta kejelasan mekanisme transaksi jual beli saham BPD Bali agar tidak menimbulkan kerancuan pencatatan nilai investasi antar-pemerintah daerah.
“Ini penting dibedah. BPD Bali terus menjual saham, tetapi bukan kepada pemilik saham. Kalau Badung membeli saham Karangasem, semestinya pembelian itu dilakukan kepada Karangasem sebagai pemilik saham, bukan kepada BPD Bali,” tegad Sudanta.
Sementara itu, Gede Parwata menyoroti rencana penyertaan modal untuk PT Jamkrida Bali Mandara. Ia mendesak pemerintah daerah memaparkan sejauh mana peningkatan jaminan kredit yang dapat diakses langsung oleh masyarakat Karangasem dari penambahan investasi tersebut.
Meskipun dihujani sejumlah catatan kritis terkait transparansi, kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta pemanfaatan dividen untuk mendukung pembangunan daerah, DPRD Karangasem pada prinsipnya menyepakati Raperda Penyertaan Modal Tahun Anggaran 2027 tersebut.
Total anggaran penyertaan modal yang disetujui sebesar Rp 1,5 miliar, dengan rincian dialokasikan Rp 1 miliar untuk Bank BPD Bali dan Rp 500 juta untuk PT Jamkrida Bali Mandara.
DPRD berharap penambahan modal ini dapat diimbangi dengan tata kelola yang profesional sehingga dividen yang dihasilkan kembali secara sepadan untuk menopang APBD tanpa mengganggu pembiayaan program prioritas krama Karangasem. (Kaa-Kab).
