DENPASAR, KABARBALI.ID – Pemerintah Provinsi Bali kembali mengambil langkah strategis dalam mitigasi risiko kebencanaan. Gubernur Bali Wayan Koster mendorong optimalisasi pemanfaatan Dashboard ARISE (Adaptive Regional Integrated System for Fiscal Resilience) sebagai instrumen analisis berbasis data guna memperkuat ketahanan fiskal daerah.

Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Koster saat membuka kegiatan Capacity Building ARISE Dashboard: Strengthening Regional Fiscal Resilience to Disaster Risks di Aula Gedung Keuangan Negara, Denpasar, pada Selasa (10/11/2026).

Bali tercatat sebagai daerah pertama di Indonesia yang mengimplementasikan sistem ARISE. Pelatihan peningkatan kapasitas ini merupakan tindak lanjut dari serah terima resmi sistem ARISE kepada Pemprov Bali pada 6 Oktober 2026 lalu.

Gubernur Koster menegaskan bahwa implementasi ARISE tidak boleh berhenti pada seremoni penyerahan, melainkan harus ditindaklanjuti secara konsisten melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), pemutakhiran data berkala, serta integrasi sistem ke dalam siklus perencanaan pembangunan daerah.

“Sebagai destinasi pariwisata dunia yang memiliki kerentanan terhadap berbagai jenis bencana alam, Bali membutuhkan sistem pengelolaan risiko yang komprehensif. Kesiapsiagaan menghadapi bencana tidak cukup hanya mengandalkan infrastruktur fisik dan kemampuan tanggap darurat, tetapi juga harus didukung ketahanan fiskal yang kuat,” tegas Gubernur Koster.

Integrasi dengan Haluan Pembangunan 100 Tahun Bali Era Baru

Pemanfaatan Dashboard ARISE dirancang agar perangkat daerah mampu memetakan, mengukur, serta mengantisipasi potensi beban fiskal dan dampak ekonomi bencana secara terukur. Hasil analisis ini nantinya diintegrasikan langsung ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, termasuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Langkah proaktif ini sejalan dengan arah Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun Bali Era Baru 2025–2125 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023, serta visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui nilai-nilai kearifan lokal Sad Kerthi—khususnya Jana Kerthi, Atma Kerthi, dan Jagat Kerthi—untuk menjamin keselamatan krama Bali dan wisatawan.

Gubernur Koster secara khusus menginstruksikan jajaran Bappeda, BPKAD, dan BPBD Provinsi Bali agar mengikuti seluruh rangkaian kegiatan secara serius, mulai dari pemahaman risiko fiskal, simulasi kelompok, hingga praktik langsung (hands-on).

Apresiasi DJPK Kemenkeu RI dan Kolaborasi Lintas Sektor

Sementara itu, Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI, Adriyanto, dalam keynote speech-nya memberikan apresiasi tinggi kepada Pemprov Bali sebagai pelopor implementasi ARISE di Indonesia.

Menurut Adriyanto, langkah terobosan ini sangat strategis mengingat ketergantungan Bali yang besar terhadap sektor pariwisata, di mana gangguan akibat bencana berpotensi berdampak luas terhadap perekonomian regional dan kapasitas fiskal daerah.

“Implementasi ARISE di Bali memiliki arti penting karena dapat menjadi model pembelajaran bagi pemerintah daerah lainnya di Indonesia,” ungkap Adriyanto. (Kab/Red).