Redaksi
Rabu, 1 Juli 2026 14:33 WITA
.
2 menit membaca
JAKARTA, KABARBALI.ID – Pemerintah Kabupaten Badung menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh percepatan transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan nasional, khususnya pada sektor pelayanan jaring pengaman sosial. Komitmen ini dikawal langsung oleh Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Perluasan Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos).
Pertemuan tingkat tinggi ini berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat, pada Selasa (30/6/2026).
Rakor dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian beserta jajaran eselon I Kemendagri. Agenda ini turut dihadiri oleh Gubernur Bali I Wayan Koster, jajaran Bupati/Wali Kota se-Provinsi Bali, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, serta diikuti secara daring oleh puluhan kepala daerah yang masuk dalam wilayah perluasan proyek percontohan (piloting) digitalisasi.
Rapat koordinasi ini digelar sebagai instrumen monitoring berkala terhadap implementasi perluasan sistem digitalisasi bansos yang saat ini tengah bergulir di 43 kabupaten/kota terpilih di Indonesia.
Selain memetakan progres dan mengevaluasi hambatan taktis di masing-masing wilayah, pertemuan lintas sektoral ini juga membahas kesiapan teknis terkait rencana kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia. Kepala Negara dijadwalkan meninjau langsung perkembangan program di lapangan, sekaligus memimpin rapat terbatas (ratas) mengenai akselerasi transformasi pemerintahan digital secara masif.
Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, menyatakan bahwa transformasi digital pada sistem distribusi bansos merupakan langkah strategis yang mutlak dilakukan demi meminimalkan celah penyimpangan administratif.
“Pemkab Badung siap bersinergi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam menyukseskan implementasi digitalisasi bantuan sosial. Melalui sistem yang terintegrasi, diharapkan penyaluran bantuan semakin efektif, transparan, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat,” ujar Adi Arnawa di sela-sela kegiatan rakor.
Kabupaten Badung menangkap peluang perluasan piloting ini sebagai momentum penting untuk menguji keandalan infrastruktur digital daerah. Reformasi birokrasi ini diarahkan untuk memastikan seluruh jaminan sosial dapat terdistribusi secara akurat ke tangan masyarakat yang benar-benar berhak (right-targeting).
Sinergi hulu-hilir antar-tingkat pemerintahan diharapkan mampu memperkuat arsitektur tata kelola pemerintahan yang adaptif, modern, dan berorientasi penuh pada peningkatan mutu pelayanan publik.
“Melalui sinergitas ini, mudah-mudahan memperkuat tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Badung,” pungkasnya. (Gus-Kab)
