Redaksi
Rabu, 1 Juli 2026 10:35 WITA
.
2 menit membaca
JAKARTA, KABARBALI.ID – Pemerintah Kabupaten Klungkung menyatakan komitmen penuh untuk mengawal transformasi digital di sektor pelayanan publik, khususnya dalam reformasi administrasi jaring pengaman sosial.
Komitmen strategis tersebut ditegaskan langsung oleh Bupati Klungkung, I Made Satria, saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Perluasan Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) yang berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (30/6/2026).
Rapat kerja yang berfokus pada agenda monitoring jalannya program di 43 kabupaten/kota terpilih di Indonesia ini dipimpin langsung oleh Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan.
Pertemuan tingkat tinggi ini turut dihadiri oleh sejumlah kepala daerah, termasuk Gubernur Bali I Wayan Koster, serta diikuti secara daring oleh jajaran bupati dan wali kota dari seluruh penjuru tanah air.
Selain bertujuan mematangkan implementasi Pemerintah Digital (Digital Government), rakor nasional ini menjadi agenda krusial dalam mempersiapkan teknis rencana kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia. Kepala Negara dijadwalkan turun ke lapangan untuk meninjau langsung perkembangan progres digitalisasi bansos secara riil.
Bupati Klungkung, I Made Satria, menyatakan bahwa digitalisasi merupakan kunci utama untuk menciptakan sistem tata kelola penyaluran bantuan yang transparan, akuntabel, serta bebas dari risiko salah sasaran (inclusion and exclusion error).
Menurutnya, terpilihnya Klungkung sebagai salah satu lokus perluasan program nasional ini dinilai sebagai peluang besar, sekaligus tanggung jawab tata kelola yang wajib dikawal secara ketat oleh birokrasi daerah.
“Kami di Klungkung siap mengawal penuh program ini hingga tuntas. Melalui implementasi sistem digital yang terintegrasi, kita berharap tidak ada lagi masyarakat penerima manfaat yang berhak namun terlewat. Proses distribusinya pun kini bisa kita pantau secara real-time,” tegas Bupati I Made Satria di sela-sela rakor.
Menindaklanjuti arahan teknis dalam rakor tersebut, Pemkab Klungkung bergerak cepat membangun jembatan komunikasi intensif dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta Pemerintah Provinsi Bali. Koordinasi ini dilakukan untuk memastikan seluruh instrumen regulasi dan pendukung di daerah benar-benar matang.
Bupati Satria menekankan bahwa kesiapan ini tidak boleh hanya menyentuh aspek kulit luar, melainkan mencakup ekosistem hilir pertukaran data kemiskinan daerah.
“Bukan hanya infrastruktur jaringan dan teknologi yang kita siapkan sekarang, melainkan juga validasi data mikro yang akurat serta kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) teknis di lapangan. Ini penting, tidak hanya untuk menyukseskan program nasional, tetapi juga untuk memastikan Klungkung siap menyambut kunjungan kerja Bapak Presiden RI dengan hasil yang konkret,” pungkasnya. (Sta-Kab).
