Redaksi
Selasa, 12 Mei 2026 11:56 WITA
.
2 menit membaca
NASIONAL, KABARBALI.ID – Gelombang nonton bareng (nobar) film dokumenter terbaru berjudul “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita” tengah menjadi sorotan publik.
Bukan karena prestasinya di layar lebar, melainkan karena serangkaian pembubaran acara nobar oleh petugas keamanan dan pihak otoritas di sejumlah daerah, terutama di lingkungan kampus.
Film garapan sutradara Dandhy Laksono dan Cypri Dale ini dianggap kontroversial karena narasinya yang menyentil Proyek Strategis Nasional (PSN) di tanah Papua.
Mengutip akun resmi Ekspedisi Indonesia Baru (@idbaruid), “Pesta Babi” bukanlah film hiburan maupun horor.
Ini adalah dokumenter investigatif berdurasi 95 menit yang mengambil latar di wilayah Papua Selatan, mencakup Merauke, Boven Digoel, hingga Mappi.
Fokus utamanya adalah perjuangan masyarakat adat seperti suku Marind, Awyu, Yei, dan Muyu yang terancam kehilangan ruang hidup akibat ekspansi perkebunan tebu, sawit, serta proyek food estate.
Judul “Pesta Babi” sendiri diambil dari metafora tradisi budaya masyarakat Muyu bernama Awon Atatbon, sebuah ritual besar yang sangat bergantung pada kelestarian hutan.
Narasi dalam film ini tergolong sangat keras. Film ini menggambarkan bagaimana hutan adat dibuka secara masif untuk proyek bioetanol dan ketahanan pangan nasional. Para pembuat film menyebut situasi ini sebagai bentuk “kolonialisme modern” di atas tanah Papua.
Hal lain yang memicu sensitivitas adalah sorotan terhadap dugaan militerisasi dalam pengamanan investasi di kawasan tersebut. Film ini juga memperlihatkan aksi warga yang memasang “salib merah” sebagai simbol perlawanan dan penolakan terhadap penguasaan lahan oleh perusahaan besar.
Kontroversi film ini berbuntut pada pembubaran paksa acara nobar di beberapa kota. Hingga Mei 2026, pembubaran paling mencolok terjadi di Mataram, Nusa Tenggara Barat.
Universitas Mataram (7 Mei 2026): Acara dibubarkan oleh pihak kampus bersama petugas keamanan dengan alasan menjaga “kondusivitas”.
UIN Mataram: Pemutaran dilaporkan dihentikan petugas hanya beberapa menit setelah film dimulai.
Universitas Pendidikan Mandalika: Mengalami nasib serupa, acara nobar dibubarkan oleh otoritas terkait.
Selain di Mataram, tekanan dan pembatalan pemutaran film ini juga dilaporkan terjadi di wilayah Ternate dan Yogyakarta. Pihak keamanan umumnya beralasan bahwa materi film tersebut berpotensi memicu keresahan masyarakat dan gangguan keamanan.
Hingga kini, publik masih terus memperdebatkan batasan kebebasan berekspresi di lingkungan akademik dibandingkan dengan dalih stabilitas keamanan negara yang digunakan untuk membubarkan diskusi-diskusi berbasis film dokumenter tersebut. (Kab).
