Redaksi
Minggu, 12 Juli 2026 13:01 WITA
.
3 menit membaca
DENPASAR, KABARBALI.ID – Pemerintah Provinsi Bali menempatkan ketersediaan data statistik yang valid sebagai instrumen vital dalam menentukan arah kebijakan publik. Gubernur Bali, Wayan Koster, secara tegas menginstruksikan seluruh jajaran kepala daerah dan perangkat dinas di lingkungan Pemprov Bali untuk menjadikan hasil Sensus Ekonomi 2026 sebagai landasan utama dalam menyusun setiap perencanaan program kerja dan pemetaan anggaran ke depan.
Hal tersebut ditegaskan Gubernur Koster saat memberikan sambutan dalam acara Penguatan Komitmen Bersama Menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 Provinsi Bali yang digelar di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Sabtu (11/7/2026).
Momentum strategis ini ditandai secara simbolis dengan prosesi penancapan kayon.
“Saya meminta kepada seluruh jajaran perangkat daerah agar menggunakan data sebagai landasan yang pasti dan akurat dalam menyusun perencanaan pembangunan ke depan. Data yang baik akan menghasilkan kebijakan yang baik, dan kebijakan yang baik akan melahirkan pembangunan yang jauh lebih berkualitas bagi krama Bali,” ujar Gubernur Koster.
Sensus Ekonomi 2026 yang digelar oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setiap 10 tahun sekali ini memiliki ruang lingkup yang lebih komprehensif. Tidak hanya mendata unit usaha formal mulai dari skala mikro hingga industri besar, melainkan juga menyasar pembaruan (updating) potret ekonomi tingkat keluarga di akar rumput. Penggabungan data ini dinilai strategis bagi Bali guna mengukur korelasi antara pertumbuhan sektor usaha dengan tingkat kesejahteraan riil rumah tangga krama Bali.
Terkait teknis pelaksanaan di lapangan, Bali mendapatkan dispensasi khusus dari pusat. Kebijakan untuk memulai tahapan pencacahan lebih awal sengaja diambil sebagai langkah antisipatif agar jadwal kerja petugas di lapangan tidak berbenturan dengan rangkaian hari suci keagamaan krama Bali, yakni Hari Raya Galungan dan Kuningan.
Atas diskresi tersebut, Koster menyampaikan apresiasi kepada Kepala BPS RI. “Dengan kebijakan ini, umat Hindu di Bali dapat menjalankan rangkaian hari raya dengan tenang, sementara akurasi dan kualitas data sensus di lapangan tetap terjaga secara optimal,” urainya.
Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, yang hadir langsung menegaskan bahwa Sensus Ekonomi merupakan kompas utama perjalanan bangsa menuju kemajuan. Ia menitipkan pesan kepada ribuan petugas agar melakukan pencacahan secara detail dan presisi tanpa ada basis usaha yang terlewatkan.
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hermawan, merinci pergerakan teknis operasional di Pulau Dewata. Guna menyisir seluruh wilayah, BPS menerjunkan sebanyak 3.774 petugas sensus yang bergerak secara door-to-door selama dua bulan penuh, mulai dari tanggal 8 Juni hingga 31 Agustus 2026 mendatang.
Berdasarkan basis data estimasi pemetaan BPS, terdapat total 647.337 unit usaha yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota se-Bali. Struktur ekonomi tersebut didominasi oleh pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) selaku tulang punggung ekonomi dengan jumlah mencapai 632.956 unit usaha. Sisanya terdiri dari 12.578 unit usaha skala menengah dan 1.803 korporasi usaha skala besar. Secara akumulatif, total target sasaran pendataan yang wajib dijangkau oleh ribuan petugas lapangan mencakup 1,71 juta entitas yang menggabungkan sektor usaha serta profil ekonomi keluarga.
Melalui sinergi data makro yang akurat ini, Pemprov Bali optimis dapat mempertajam peta jalan pembangunan ekonomi daerah yang berbasis pada kearifan lokal, memiliki daya saing global, namun tetap selaras dalam menjaga keharmonisan alam, manusia, dan kebudayaan sesuai koridor visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. (Tty-Kab)
