DENPASAR , KABARBALI.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar mengambil langkah strategis untuk mengatasi persoalan krisis tenaga pengajar di wilayahnya. Akibat tingginya angka pensiun (purna tugas) di kalangan aparatur sipil negara (ASN) pendidik, Pemkot Denpasar berencana membuka formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) khusus sektor pendidikan pada tahun 2027 mendatang.
Rencana penerimaan tenaga pengajar tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya, di sela-sela Rapat Kerja Pembahasan Rancangan KUA-PPAS bersama Banggar DPRD Kota Denpasar di Gedung DPRD Denpasar, Kamis (23/7/2026).
Eddy Mulya menjelaskan bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) sebenarnya membuka peluang usulan formasi CPNS untuk sektor pendidikan dan kesehatan. Namun, setelah mempertimbangkan kapasitas keuangan daerah (kemampuan fiskal), Pemkot Denpasar sepakat untuk memprioritaskan alokasi pada formasi guru.
“Kebutuhan guru kita sangat mendesak dan banyak guru-guru PNS yang sudah purna tugas. Sehingga kita mengajukan formasi guru sejumlah 321 orang,” terang Eddy Mulya.
Penambahan sebanyak 321 formasi CPNS guru ini dipastikan membawa implikasi langsung terhadap postur belanja dalam APBD Kota Denpasar TA 2027.
Berdasarkan kalkulasi sementara dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Denpasar, pemenuhan gaji dan tunjangan bagi 321 ASN guru baru tersebut membutuhkan pengalokasian dana sekitar Rp12 miliar.
“Oleh karena demikian, pasti ada konsekuensi dengan APBD kita. Apabila terjadi penambahan guru sebesar 321 orang, maka dibutuhkan dana Rp12 miliar untuk PNS di tahun 2027,” papar Sekda Eddy Mulya.
Meskipun kebutuhan anggaran sebesar Rp12 miliar tersebut belum sepenuhnya mengakomodasi seluruh proyeksi belanja daerah di rancangan awal APBD, Pemkot Denpasar menegaskan komitmennya untuk mengawal kualitas pendidikan daerah melalui pemenuhan kuota pengajar secara memadai. (Irw-Kab).