digitalisasi pajak

Jamin Kepastian Hukum, Fraksi Partai Golkar Setujui Perda Pajak & Retribusi Klungkung: Dorong Transparansi Digital

KLUNGKUNG, KABARBALI.ID – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Klungkung secara resmi menyatakan dukungannya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Persetujuan tersebut disampaikan Sekretaris Fraksi I Kadek Widya Sumartika,Se, dalam Sidang Paripurna yang berlangsung di Ruang Sabha Nawa Natya, Jumat (6/3/2026). Fraksi Golkar […]

Perkuat Fiskal Daerah, Fraksi PDI Perjuangan Setujui Perda Pajak & Retribusi Klungkung: UMKM Harus Dilindungi!

KLUNGKUNG, KABARBALI.ID – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Klungkung secara resmi menyatakan sikap menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Persetujuan ini disampaikan dalam Sidang Paripurna Dewan yang dibacarakan Angota Fraksi Ida Bagus Arimbawa, pada Jumat (6/3/2026). Dalam pendapat akhirnya, fraksi […]

Perkuat Fiskal dan Proteksi Lahan, Fraksi Golkar DPRD Klungkung Tekankan Inovasi ‘Jemput Bola’

KLUNGKUNG, KABARBALI.ID – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Klungkung menyampaikan pandangan strategis terkait tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dalam Rapat Paripurna, Kamis (5/3/2026) petang, yang dibacakan langsung oleh ketua fraksi Golkar DPRD Klungkung, I Nyoman Sudiana. Dalam penyampaiannya, partai berlambang pohon beringin ini menekankan pentingnya modernisasi sistem perpajakan dan perlindungan ketat terhadap sisa lahan pertanian […]

Pandangan Umum Fraksi DPRD Terkait Tiga Ranperda Pencabutan Perda Lama  Ditanggapi Pemkab Klungkung

KABARBALI.ID, KLUNGKUNG –  Wakil Bupati Klungkung Tjokorda Gde Surya Putra menyampaikan jawaban Bupati I Nyoman Satria atas pandangan umum fraksi DPRD terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pencabutan Perda lama dalam rapat paripurna DPRD, Senin (2/6/2025). Tiga Perda yang diajukan untuk dicabut adalah: Perda No. 6 Tahun 1980 tentang Bea Leges, Perda No. 2 […]