Redaksi
Rabu, 3 Juni 2026 09:45 WITA
.
2 menit membaca
KLUNGKUNG, KABARBALI.ID — Pemerintah Kabupaten Klungkung menunjukkan komitmen politik yang kuat dalam menuntaskan persoalan lingkungan.
Meski tengah dihadapkan pada tantangan anggaran daerah yang defisit, Bupati Klungkung I Made Satria, didampingi Wakil Bupati Tjokorda Gde Surya Putra, tetap memprioritaskan sektor sanitasi dengan mengucurkan anggaran besar ke tingkat desa pada Selasa (2/6/2026).
Langkah ini direalisasikan melalui pemberian dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) senilai Rp200 juta per desa, yang dialokasikan khusus untuk 42 desa pengelola Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di seluruh Gumi Serombotan.
Dalam pengarahan yang berlangsung di Ruang Rapat Praja Mandala Kantor Bupati Klungkung, Bupati Made Satria menegaskan bahwa dana BKK ini merupakan instrumen kebijakan strategis untuk mewujudkan desentralisasi pengelolaan sampah berbasis hulu atau langsung dari sumbernya.
“Permasalahan sampah tidak akan selesai jika kita hanya mengandalkan teknologi di hilir. Kuncinya ada pada kesadaran kolektif dan penguatan tata kelola di tingkat desa. Dana BKK ini harus menjadi stimulus perubahan perilaku masyarakat untuk mulai memilah sampah dari rumah,” ujarnya.
Penguatan tata kelola sampah di tingkat desa ini ditargetkan mampu mengimbangi performa TOSS (Tempat Olah Sampah Setempat) Center Karangdadi Kusamba. Saat ini, fasilitas hilir milik Pemkab Klungkung tersebut sedang digenjot kapasitasnya melalui pemanfaatan teknologi pengolahan mutakhir.
• Refuse Derived Fuel (RDF): Sistem pengolahan yang mereduksi sampah padat menjadi bahan bakar alternatif penumpas batu bara.
• Pyrolysis (Pirolisis): Metode pemusnahan sampah melalui proses dekomposisi termal tanpa oksigen. Teknologi ini mampu mereduksi volume sampah secara signifikan sekaligus mengubahnya menjadi produk bernilai guna seperti arang.
Di sisi lain, Wakil Bupati Klungkung, Tjokorda Gde Surya Putra, memberikan catatan tegas mengenai pemanfaatan dana BKK tersebut. Mengingat anggaran daerah yang sedang mengetat, para Kepala Desa (Perbekel) diminta mengawal ketat transparansi dan efektivitas penggunaan dana tersebut.
“Melalui pertemuan ini, saya berharap Kepala Desa bersama-sama bersinergi dan berkolaborasi. Terutama dalam hal terpenting, tolong gunakan anggaran dana ini dengan rasa tanggung jawab untuk mengelola sampah dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya. (Sta/Kab).
