Atasi Keterbatasan APBD, Solusi Skema KPBU Garap Jalan 62,8 Km dan 7 Ribu Penerangan di Nusa Penida

Bupati Klungkung I Made Satria didampingi Ketua DPRD Klungkung AA Gede Anom menyerahkan dokumen usulan proyek KPBU kepada Direktur PDPPI Kemenkeu Heri Setiawan di Gedung Kemenkeu RI, Jakarta Pusat, Kamis (9/10/2026).

JAKARTA, KABARBALI.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klungkung terus melakukan langkah strategis untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di kawasan pariwisata Nusa Penida.

Komitmen tersebut ditegaskan oleh Bupati Klungkung I Made Satria saat memimpin audiensi ke Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur (PDPPI), Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan RI di Jakarta Pusat, Kamis (9/10/2026).

Dalam peninjauan lan koordinasi kerja tersebut, Bupati Satria didampingi Ketua DPRD Klungkung Anak Agung Gede Anom, Sekda Klungkung Anak Agung Gede Lesmana, serta jajaran Kepala OPD terkait.

Pertemuan tersebut secara khusus membahas usulan pembiayaan kreatif melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk mengatasi keterbatasan APBD dalam pemenuhan fasilitas umum.

Bupati Klungkung I Made Satria menyampaikan bahwa Nusa Penida kini menjadi salah satu motor penggerak utama pariwisata Bali dengan kunjungan melampaui 1 juta wisatawan per tahun serta menyumbang lebih dari Rp1,4 triliun bagi PDRB Klungkung. Namun, daerah masih dihadapkan pada ketimpangan infrastruktur dasar.

“Di sisi lain, kami menghadapi keterbatasan anggaran dan tantangan fiskal daerah. Oleh karena itu, kami bersama tim PT PII telah merumuskan konsep Bundling KPBU yang mengintegrasikan dua kebutuhan utama, yakni pemasangan dan pemeliharaan 7.092 titik Alat Penerangan Jalan (APJ) serta preservasi jalan lingkar Nusa Penida sepanjang 62,8 kilometer,” ujar Bupati Satria, Kamis (9/10/2026).

Prinsip Kebijakan Fiskal lan Respon Kemenkeu

Bupati Satria menegaskan, sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK), Pemkab Klungkung akan tetap bersikap prudent dan menjaga disiplin ruang fiskal daerah.

Proyek infrastruktur ini hanya akan dilanjutkan apabila memenuhi kriteria Value for Money (VfM) serta terbukti terjangkau tanpa mengganggu belanja prioritas APBD Klungkung lainnya.

Inisiatif Pemkab Klungkung ini mendapat apresiasi langsung dari Direktur PDPPI Kemenkeu, Heri Setiawan. Pihaknya menyatakan kesiapan untuk mengawal lan mendampingi percepatan pengerjaan proyek tersebut.

“Kami mengapresiasi inisiatif dari Pemkab Klungkung. Kementerian Keuangan akan memberikan dukungan dan mendampingi percepatan proyek ini sesuai regulasi yang berlaku, terlebih calon investor terkait sudah membawa skema pendanaannya (financing),” jelas Heri Setiawan.

Target Jadi Percontohan KPBU Daerah

Melalui pengawalan intensif dari Kementerian Keuangan, jajaran DPRD, serta OPD teknis, Pemkab Klungkung optimistis pembenahan fasilitas Nusa Penida dapat terwujud secara efisien, terukur, lan transparan.

Langkah inovatif ini diharapkan tidak hanya menjawab keluhan aksesibilitas warga lan wisatawan di Nusa Penida, tetapi juga menjadi percontohan penerapan skema KPBU daerah di Indonesia. (Sta-Kab).

kabar Lainnya