Redaksi
Jumat, 8 Mei 2026 10:30 WITA
.
2 menit membaca
DENPASAR, KABARBALI.ID – Pemerintah pusat resmi menunjuk Provinsi Bali sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia yang menjadi lokasi uji coba (pilot project) penuh digitalisasi bantuan sosial (bansos). Berbeda dengan daerah lain, seluruh kabupaten/kota di Bali dilibatkan secara serentak dalam sistem transformasi layanan publik berbasis digital ini.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menyampaikan rasa bangganya atas kepercayaan tersebut saat membuka Bimbingan Teknis Percepatan Program Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial di Gedung Ksirarnawa, Art Center, Denpasar, Kamis (7/5/2026).
Dewa Made Indra menegaskan bahwa penunjukan Bali bukan sekadar formalitas, melainkan tanggung jawab besar untuk membuktikan efektivitas sistem digital kepada masyarakat. Ia mengungkapkan bahwa program ini akan dipantau langsung oleh kepala negara.
“Bali dipercaya sebagai satu entitas karena dianggap mampu. Pada Juni mendatang, Presiden dijadwalkan berkunjung langsung untuk melihat kecepatan, ketepatan sasaran, dan kinerja pelaksanaan program ini,” ungkap Dewa Indra.
Saat ini, proses telah memasuki tahap awal pasca-pendataan agen. Langkah selanjutnya mencakup aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) serta pelatihan bagi para pelatih (Training of Trainers). Sebanyak 8.029 agen dikerahkan untuk memastikan layanan bansos digital ini menjangkau seluruh penerima manfaat di Bali.
Pangkas Birokrasi: Dari 7 Tahapan Menjadi 3
Digitalisasi ini bertujuan untuk menciptakan transparansi dan akurasi data guna meminimalisir potensi kebocoran bantuan. Direktur Penanggulangan Kemiskinan BPN/Bappenas, Tirta Sutedjo, menjelaskan bahwa sistem baru ini mengintegrasikan data antara Pusdatin Kesos, Dukcapil, dan perbankan melalui IKD. (Rls-Kab).
